Bandung (Balitbang Diklat)---"Konflik dalam kehidupan merupakan keniscayaan. Karena ia hadir sebagai bagian dari interaksi sosial. Namun demikian, dari konflik inilah pada gilirannya membuka peluang intimasi sosial baru dari proses resolusi dan rekonsiliasi," demikian pesan Obon Tabroni kepada 60 peserta Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama di Balai Diklat Keagamaan Bandung (BDK) di Bandung, Jumat (19/07/2024).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini memperkuat materi resolusi konflik. Berbekal pengalaman empiris, Obon mengingatkan bahwa perkembangan kontemporer di era teknologi semakin membuka peluang hadirnya konflik-konflik baru. Isu yang cukup menguat terutama dalam konteks anak-anak dan remaja, seperti penyalahgunaan obat-obatan, dan perdagangan manusia. Karena itu, sangat penting bagi instrumen pendidikan dan keagamaan untuk terlibat lebih aktif dalam upaya pencegahan yang pada gilirannya menjadi mitigasi potensi konflik.

Pria yang lama dididik dalam disiplin Jepang ini meyakini bahwa salah satu upaya penting dalam membangun Indonesia adalah kesinambungan gerakan antar elemen untuk memperkuat komitmen peradaban masa depan Indonesia. Dengan demikian, pengenalan pada isu-isu dan potensi pelemahan generasi bangsa menjadi penting.

"Saudara-saudara sebagai aktor pendidikan dan keagamaan harus terlibat dengan menghadirkan semangat pencegahan dan pembinaan, baik dengan pendekatan keagamaan maupun lainnya agar bangsa kita, Indonesia, bebas dari dampak negatif teknologi informasi, penyalahgunaan obat-obatan, dan pergaulan yang keliru," tegas pria kelahiran Bekasi ini.

Di tengah materi, sesekali diinterupsi dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Mereka menyampaikan kejadian-kejadian di lapangan yang beririsan dengan konflik-konflik yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dengan lugas, anggota Komisi VIII ini menegaskan bahwa DPR RI selalu mendorong dan mendukung pemerintah, baik dalam bentuk persetujuan anggaran maupun pengawasan pada kinerja pemerintah untuk lebih proaktif dengan situasi yang terjadi di masyarakat.

Hadirnya anggota Komisi VIII ini menurut Kepala BDK Bandung Agus Nasihatul Ahyar merupakan bentuk koordinasi dan sinergisitas implementasi kebijakan, terutama dalam penguatan Moderasi Beragama. Agus meyakini bahwa Moderasi Beragama yang saat ini merupakan isu prioritas di pemerintah, khususnya dimotori Kementerian Agama, niscaya menjadi bagian dari perhatian Komisi VIII DPR RI. Dengan demikian, menurut Agus, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk penguatan isu strategis ini secara kolektif dan komprehensif. (Firman Nugraha/Barjah/bas)