Jakarta (Balitbang Diklat)---Balai Litbang Agama Jakarta (BLAJ) membedah buku berjudul Kontestasi Ideologi Politik: Gerakan Islam Indonesia di Ruang Publik Digital karya Wakil Menteri Agama (Wamenag RI) Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Saat mengawali presentasi, Wamenag Zainut Tauhid mengatakan bahwa buku yang dibedah ini adalah hasil penelitian yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jenjang doktoral. Wajar kiranya jika buku tersebut sangat akademik, yakni menerapkan standar konversi ilmiah dan gaya bahasa yang sistematis.

“Bedah buku ini serasa ujian kedua setelah dirinya menyelesaikan ujian disertasi di UIN Jakarta, sehingga ini juga tidak kalah nervous-nya karena yang dihadapi adalah para pakar, ilmuwan, akademisi yang lebih ahli daripada saya,” kata Wamenag.

Terkait jumlah halaman yang menembus angka 594, Wamenag mengaku belum dilakukan editing secara sempurna. Penyesuaian ke arah itu akan segera dilaksanakan agar menjadi buku yang bisa dibaca lebih enak. “Insyallah setelah diluncurkan yang pertama ini, akan diluncurkan edisi kedua,” ungkapnya.

Tujuan penulisan ini, lanjut dia, adalah mengkaji dinamika kontestasi ideologis antara organisasi Islam arus utama dengan gerakan islamis di Indonesia pada era digital. Penelitian ini fokus pada dampak media digital terhadap proses produksi dan distribusi wacana ideologi politik gerakan Islam di Indonesia.

“Juga bagaimana mereka membingkai wacana tersebut untuk memengaruhi publik muslim di ruang publik digital. Penelitian ini juga membahas kebijakan politik hukum pemerintah dalam menghadapi gerakan islamis yang mempropagandakan ideologi politik alternatif di ruang publik digital,” papar pria berkumis asal Jawa Tengah ini.

Zainut Tauhid menilai bahwa peran anak muda dalam memerangi paham radikal dan ekstrem sangat diperlukan di era digital. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pembuatan narasi yang dibalut dengan konten kreatif dan menarik.

“Anak muda perlu membuat konten positif berbentuk digital yang dibuat sekreatif mungkin untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Hal itu dilakukan untuk membuat kontra narasi terhadap paham-paham radikal yang selama ini sudah menguasai ruang publik digital,” tuturnya.

“Karena itu, saya rasa sangat penting bagi anak muda untuk memperbanyak dan mengembangkan literasi digital guna mengimbangi konten-konten radikal yang kini sudah tersebar,” ungkap pria kelahiran Jepara, 20 Juli 1963, ini.

Ruang publik baru

Dalam sambutannya Kepala BLAJ Balitbang Diklat Kemenag Samidi Khalim, mengatakan sangat mengapresiasi terbitnya buku karya Wamenag yang lahir pada saat penelitian disertasi. Buku ini hadir sebagai pihak dalam kontestasi ideologi.

“Memang, era digital ini tidak hanya menciptakan melahirkan ruang publik baru untuk mengekspresikan aktivitas keagamaan, bahkan ideologi-ideologi keagamaan pun juga muncul di ruang publik baru ini,” kata Samidi.

“Ini merupakan suatu tantangan tersendiri. Bahkan, juga menjadi ruang kontestasi wacana keagamaan dan ideologi. Medsos misalnya, telah bertransformasi menjadi ruang penafsiran teks Al-Qur’an maupun Hadis. Ini merupakan ruangan yang sangat terbuka. Bahkan, siapapun bisa mengakses dan bisa memberikan komentar yang kadang kala kita sangat miris,” sambungnya.

Mantan Kepala BLA Semarang ini menilai, hasil penelitian Wamenag ini dilakukan saat masih ada HTI dan FPI sebelum dibubarkan oleh pemerintah. “Meski demikian, ini masih tidak out of date. Meskipun secara kelembagaan telah dibubarkan, tetapi namanya ideologi itu tidak pernah mati. Mereka masih berseliweran di dunia digital,” ungkapnya.

Kepala Pusat Litbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat Kemenag RI Prof. Arskal Salim GP mewakili Kepala Balitbang Diklat menyampaikan tahniah atas terbitnya buku karya Wamenag itu.

“Saya pikir bedah buku hari ini akan sangat menarik kalau kemudian melihat tantangan ke depan seperti apa. Saya baca sekilas beberapa topik di buku ini bagaimana respons pemerintah dalam merumuskan kebijakannya, termasuk juga bagaimana regulasi kelembagaan moderasi beragama serta hal-hal terkait dinamika di ruang publik,” ujarnya.

Selaku pembedah buku tersebut yang hadir langsung yakni Guru Besar Fikih Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Masykuri Abdillah dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti. Sementara Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari hadir secara daring.

Dalam bedah buku tersebut, hadir 60 peserta dari berbagai ormas kepemudaan seperti IPNU, IPPNU, Muhammadiyah, MUI, GP Ansor, penyuluh dan ASN di lingkungan BLA Jakarta dan Balitbang Diklat.[]

Ova/diad