Jakarta (Balitbang Diklat)---Kisah pilu terjadi di beberapa daerah pada musim penerimaan peserta didik baru sekarang ini, yakni adanya sekolah dasar yang tidak mendapatkan peserta didik sama sekali dari tayangan media elektronik. Digambarkan raut kesedihan kepala sekolah dan melompongnya kelas 1 tanpa adanya tatanan meja dan bangku untuk belajar serta piranti lainnya untuk membantu pelaksanaan pembelajaran.

Dari segi anggaran tentunya sangat muspro karena pemerintah telah membangun sarana pendidikan yang tentu saja bisa digunakan secara memadai. Ternyata tidak termanfaatkan dan dialihfungsikan sementara di lembaga pendidikan lain ada yang sangat tidak layak. Bukan saja lantainya masih tanah belum dipasang tegel atau keramik, namun atapnya juga dari material seng gelombang tanpa plafon sehingga ketika berada di dalamnya rasanya panas laksana di mesin penetas telur saja.

Demikian juga dengan tenaga pengajarnya. Bukan saja karena telah digaji atau mendapat honor dari pemerintah karena mengajar adalah tugas utamanya sehingga negara harus menjamin kesejahteraannya, bahkan lebih dari itu pemerintah juga telah banyak mengeluarkan dana untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan dan kini tugas mulia itu tidak bisa maksimal untuk ditunaikannya.

Lalu, mengapa terjadi kelangkaan peserta didik pada beberapa sekolah dasar di beberapa daerah? Ada yang berpendapat adanya fenomena itu karena keberhasihan program keluarga berencana yang sangat digalakkan masa Orde Baru yang mampu menekan angka pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga cukup lumayan banyak mengurangi jumlah anak-anak usia sekolah di desa-desa.

Paradoks memang terjadi pada masa Orde Baru. Di satu sisi, gerakan keluarga berencana sangat digalakkan bahkan tidak saja melibatkan para tokoh agama dengan berbagai postulatnya tapi lebih dari itu juga melibatkan tentara dengan segala atribut militernya. Sedangkan sisi yang lain karena memopulerkan gerakan wajib belajar maka sekolah dasar inpres (instruksi presiden) didirikan masif dimana-mana. Tidak jarang dalam satu desa ada beberapa jumlahnya, maka fakta yang terjadi adalah antagonis antara jumlah sekolah dengan jumlah siswa, sehingga tak ayal banyak sekolah dasar yang harus dimarjer keberadaannya.

Selain karena keberhasilan keluarga berencana sehingga jumlah peserta didik pada level sekolah dasar menurun drastis jumlahnya, mungkin juga ada faktor lain yang layak untuk dikaji lebih dalam. Pertama, semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga moralitas atau akhlak putra-putrinya di tengah derasnya kemajuan teknologi yang makin tak terkendali dan kebebasan pergaulan terutama di kalangan kaum milenial. Kedua, eskalasi positif yang mencengangkan di kalangan madrasah sehingga mampu mengalahkan prestasi sekolah, baik prestasi yang berhubungan dengan nilai dan angka hasil belajar, maupun nilai non akademik serta kepantasan dan kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran.

Dulu ada pemeo di masyarakat bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan kelas dua dan tentu saja posisinya harus berada pada grade di bawah sekolah. Maka mereka yang sudi menitipkan putra-putrinya untuk  belajar di lembaga pendidikan naungan Kementerian Agama ini adalah masyakat pinggiran atau ndeso (udik) dan tidak modern sehingga tidak ditoleh sama sekali oleh masyarakat yang merasa dirinya elite akademik, ekonomi, sosial maupun politik.

Bayangan yang muncul dulu ketika mendengar kata madrasah adalah lembaga pendidikan yang letaknya di bawah rumpun bambu, toiletnya di kebun jambu, peserta didiknya tanpa sepatu, tetap masuk di hari minggu, gurunya berbusana kumal dan bau, masuknya tanpa seleksi tapi asal mau. Namun, sekarang justru terbalik untuk beberapa tempat madrasah malahan menolak calon peserta didik yang sangat banyak jumlahnya. Dulu para pejabat, baik sipil maupun militer, kurang bernafsu untuk menitipkan putra-putrinya, sekarang malah terbalik persepsinya bahkan untuk menitipkan di madrasah saja tidak cukup tapi mencari yang ada program tahfidznya.

Dari kenyataan ini maka kepercayaan masyarakat terhadap madrasah harus terus dijaga, mengingat apa yang menjadi keunggulan pada madrasah ini telah diadopsi oleh sekolah. Salah satu contohnya dengan menambah program tahfidz pada sekolah-sekolah umum atau mendaras Al-Qur'an di setiap pagi dan dilanjutkan dengan salat dhuha sebelum menerima mata pelajaran.

Ada juga yang mencantumkan dengan jelas pada lembaganya yang menunjukkan bahwa namanya tetap sekolah bukan madrasah tapi memberikan porsi lebih pada ilmu-ilmu agama dan biasanya dilengkapi dengan istilah terpadu, dan ini tumbuh subur merebak terutama di kota-kota dan sangat digandrungi oleh mereka yang sedang bersemangat memahami Islam untuk menebus masa abangan yang telah dilalui puluhan tahun lamanya sehingga tidak terulang pada putra-putrinya, walaupun harus merogoh kocek lumayan besarnya.

Akhirnya kita harus bersyukur, ternyata duka nestapa tidak terlalu terjadi di madrasah dan madrasah masih di hati masyarakat kita. Yang penting sekarang ini adalah menjaga posisi madrasah. Bukan saja posisi urutan prestasinya tapi juga pada posisi tengah karena wacana liar yang lagi gencar-gencarnya sekarang ini adalah vis a vis antara agama dengan negara dan agama inilah yang menjadi raison de etre dari madrasah. Dan, bukankah madrasah ini yang dalam sejarahnya sebagai muara perjumpaan antara pendidikan ala kolonial yang dianggap sekuler dengan pendidikan ala pesantren yang santun dan lebih Nusantara.   

Sumber foto: ttps://www.google.com