Jakarta (Balitbang Diklat)---Manajemen Pelayanan Publik merupakan hal penting karena kita sudah berada di era ini, yakni 4.0. Mau tidak mau, kita harus tahu tentang pelayanan publik berdasarkan manajemen informasi teknologi era kekinian yang sudah tidak bisa dibendung lagi.

Sekretaris Badan (Sesban) Litbang dan Diklat Kemenag, Muharam Marzuki, menyampaikan hal tersebut saat membuka resmi sekaligus memberi pengarahan pada kegiatan bedah buku Manajemen Pelayanan Publik 4.0. Bedah buku digelar di Hotel Le Méridien Jakarta, Rabu (2/3/2022).

“Kemenag merupakan salah satu lembaga negara yang melayani di bidang agama dan keagamaan. Jadi, kita memang lembaga yang mengurusi layanan. Oleh karenanya, saya melihat bahwa buku ini sangat penting untuk kita kaji bersama terkait pelayanan publik tanpa mengurangi substansi yang didapati masyarakat,” kata Sesban.

Ia mengatakan, dalam layanan yang dilakukan Balitbang Diklat Kemenag terdapat dua hal, baik terkait layanan di bidang pendidikan agama dan keagamaan maupun layanan yang berkaitan dengan urusan agama dan keagamaan.

“Jadi, ada dua pokok layanan terkait pendidikan agama dan keagamaan, dan urusan agama dan keagamaan. Nah, nanti kita coba aplikasikan dari manajemen pelayanan publik 4.0 dari dua aspek tadi,” ujar Sesban.

Terkait pendidikan agama dan keagamaan, Sesban Muharam mengatakan, Kemenag mengelola lebih dari 60 perguruan tinggi negeri, dan lebih dari 600 perguruan tinggi swasta.

“Dalam kaitan ini tentu tidak lepas dari manajemen layanan publik 4.0. Apalagi sekarang Kemenag sedang mempersiapkan cyber university. Tentu tidak ada layanan yang tidak online. Oleh karena itu, kita ingin mencoba bagaimana hubungan antara manajemen publik 4.0 ini dengan layanan terkait pendidikan itu,” tandasnya.

Layanan Sejak Dini

Pria asal Betawi ini menambahkan, layanan pendidikan yang dikelola Kemenag tidak hanya di tingkat perguruan tinggi. Bahkan, sudah dimulai sejak dini mulai tingkat PAUD (Raudlatul Athfal), lalu madrasah ada sekitar 40.000 yang dikelola mulai tingkat MI, MTs, hingga MA.

“Di samping itu, kita juga ada pendidikan keagamaan, seperti pesantren, dan di agama lain juga punya masing-masing yang khusus melayani urusan pendidikan keagamaan,” ungkapnya.

Sementara  itu, lanjut Sesban, layanan urusan keagamaan ada beberapa yang dikelola Kemenag. Mulai layanan jaminan produk halal yang digawangi BPJPH, layanan haji dan umroh yang diatur oleh Ditjen PHU, hingga urusan pernikahan yang dikelola oleh Ditjen Bimas Islam.

“Jadi, kalau kita menikah pasti di KUA. Karena di KUA, pasti itu layanan publik yang dilakukan oleh Kemenag. Apakah sudah memenuhi standar layanan publik apa belum. Kalau belum, bagaimana memperbaiki layanan ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sesban Muharam bercerita saat menjadi Direktur KUA. Ada pengalaman menarik terkait layanan sebuah instansi swasta. Waktu itu ia melihat bahkan merasakan sendiri ketika memasuki sebuah kantor bank.

“Mulai masuk parkir, saya sudah dilayani dan disapa oleh petugas. Setelah itu, saya diantar ke lift. Ketika lift terbuka, sudah ada wanita cantik yang menyapa, ‘Selamat pagi, Pak. Apa yang bisa kami bantu’. Saya tentu sangat tersanjung,” tutur mantan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam ini.

Setelah itu, Muharam diantar ke ruangan di lantai yang dituju. Di sana pun ia disambut dan dilayani dengan baik. “Nah, di ruangan ini lalu saya sampaikan permasalahan. Ketika saya diminta untuk menunggu beberapa saat, saya ditawari minuman yang saya inginkan. Wah, saya sebagai konsumen merasa tersanjung sekali dan betul-betul dilayani,” ujarnya bersemangat.

Sudah tentu, sepulang dari kantor bank tersebut dirinya sangat senang dan bahagia. Sesampainya di kantor Kemenag, ia pun meminta dibuatkan SOP layanan publik seperti bank yang ia kunjungi tadi supaya masyarakat merasakan hal yang sama.

“Nah, saat saya jadi Direktur KUA inilah saya undang Direktur bank tersebut. Rupanya bukan direktur-nya yang datang. Tapi presiden direktur. Luar biasa. Saya pun undang para pejabat di lingkungan Kemenag dan para Kepala KUA. Saya mempunyai obsesi agar layanan KUA menjadi layanan terbaik,” kata Muharam.

Layanan Komersial-Non Komersial

Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan Puji Kusbandari dalam laporannya mengatakan, tujuan bedah buku tersebut adalah mengupas isi buku Manajemen Pelayanan Publik 4.0. Dalam sinopsis buku disebutkan bahwa pelayanan merupakan kegiatan utama di bidang komersial dan non komersial.

Namun, lanjut dia, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang bersifat komersial yang biasanya dilakukan pihak swasta dengan pelayanan yang dilakukan oleh organisasi non komersial yang biasanya dilakukan pemerintah.

“Jika yang satu bertujuan keuntungan atau profit, maka satunya lebih berorientasi kepada layanan atau pengabdian kepada masyarakat,” kata Puji, sapaan akrabnya.

Bedah buku Manajemen Pelayanan Publik 4.0 tersebut mengundang tiga narasumber, yakni Lod Sulivyo (penulis), Tegor (penulis) yang hadir secara virtual, dan M Iqbal Fadillah (Widyaiswara Utama LAN RI).

Bedah buku yang dimoderatori peneliti Puslitbang LKKMO, Nur Rahmah, ini dilakukan secara luring dan daring. Peserta yang hadir langsung ada 40 orang. Sementara di zoom meeting hadir sekitar 40 warganet dari berbagai daerah di Indonesia. []

Ova/diad