Jakarta (Balitbang Diklat) --- Dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.II Angkatan XXVII, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) memaparkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional terkait agama dan pendidikan. Presentasi tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenag RI Faisal.

Faisal menyoroti beberapa isu utama dalam bidang agama, termasuk belum optimalnya peran agama dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. "Peran agama belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Mobilisasi dan pemanfaatan dana sosial keagamaan seperti ZIS, Dana Puniyah, dan Dana Paramitha juga belum optimal," ungkapnya di Ciputat, Rabu (17/7/2024)

Lebih lanjut, Faisal juga mengungkapkan adanya pergeseran otorisasi keagamaan yang memunculkan paham eksklusif dan non-moderat, serta literasi keagamaan yang sahih dan moderat yang belum optimal. "Kerukunan antar dan intra umat beragama masih perlu diperkuat. Selain itu, relasi antara agama dan budaya belum selaras serta harmonis," tambahnya.

Dalam bidang pendidikan, beberapa isu strategis juga diangkat. Tingginya disparitas partisipasi pendidikan antar wilayah dan sosial-ekonomi menjadi perhatian utama. "Sebanyak 302 kecamatan tidak memiliki SMP/MTs dan 727 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA. Selain itu, 22.373 sekolah belum memiliki akses internet dan 3.153 sekolah belum memiliki akses listrik,” ujar Faisal.

Kualifikasi pendidikan angkatan kerja yang masih didominasi lulusan SMP ke bawah dan kurang dari 50% guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan juga menjadi tantangan.

"Skor PISA Indonesia pada tahun 2022 masih tertinggal dari rata-rata negara OECD. Pendidikan karakter, agama, dan kewarganegaraan juga belum optimal dengan tingginya kasus perundungan dan perilaku negatif lainnya di kalangan pelajar,” jelasnya.

Untuk mengatasi berbagai isu tersebut, Kemenag RI telah menyusun 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat, termasuk memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, menaikkan gaji ASN, serta memperkuat pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.

Dalam sesi tanya jawab, Faisal menegaskan pentingnya pemahaman holistik dan strategis dalam menghadapi perubahan. Sesi akhir paparannya Faisal menyoroti berbagai tantangan dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan peran agama dalam pembangunan serta kualitas pendidikan di Indonesia.

“Dengan implementasi program-program prioritas ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih berdaya saing, harmonis, dan makmur,” pungkasnya.

(Halimah/diad)