Bogor (24 Januari 2017). Mengawali tahun 2017 Badan Litbang dan Diklat bekerjasama dengan ACDP (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership) menggelar lokakarya pelatihan dengan tajuk “Menyusun Laporan Penelitian untuk Penyusunan Kebijakan”. Tujuan lokakarya ini adalah memperbaiki penyusunan laporan hasil penelitian sehingga menjadi suatu bahan kebijakan yang mudah dipahami dan dieksekusi oleh pemegang kebijakan.

Penelitian kebijakan merupakan salah satu bagian dari penelitian terapan yang memfokuskan objek penelitiannya pada kebijakan. Hasilnya dapat menjadi penguat kebijakan yang ada, memberikan kritikan, atau memberikan pertimbangan untuk mengganti atau menghentikan suatu kebijakan.

Lokakarya ini  diawali sambutan oleh  Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Dr. HM. Hamdar Arraiyyah dan  dibuka oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat, Prof. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D. Dalam arahannya, Mas’ud mengingatkan agar peneliti memanfaatkan potensi expertise-nya dengan memaksimalkan kemanfaatan penelitian melalui laporan yang mudah dipahami. “Kebanyakan penelitian kita lemah pada sisi end-nya”, ungkap Mas’ud menjelaskan masih belum bagusnya laporan penelitian yang ditujukan bagi bahan kebijakan.

Bertempat di Hotel Ibis Styles Bogor, lokakarya diikuti 35 peneliti dari 3 Puslitbang dan LPMQ di lingkungan Badan Litbang dan Diklat dan Balai Litbang seluruh Indonesia, serta peneliti dari Puslijak Kemendikbud. Kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian lokakarya yang terdiri dari 5 event yang sudah dimulai pada akhir 2016 lalu. Lokakarya yang berlangsung 24-26 Januari 2017 ini merupakan event ke-2 dengan nomor event ACDP 137. Lokakarya berikutnya diharapkan dihadiri oleh peserta yang sama dengan lokakarya ke-2 ini.

Hadir sebagai narasumber antara lain tenaga ahli dibidang penulisan laporan penelitian kebijakan, Sri. Hartati Suradijono dan Bagyo Y Moeliodiharjo, pakar penelitian kebijakan dari UI.

6 laporan hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat di-review oleh ACDP. Hasil akhir dari lokakarya ini adalah bentuk laporan hasil penelitian dari 6 laporan yang sudah di-review tersebut menjadi lebih baik dan siap dieksekusi oleh pemegang kebijakan. (rois/bas/ar)