Jakarta (4 Desember 2019). Produk halal meliputi makanan dan wisata halal terus diperbincangkan. Pemerintah pun memberikan afirmasi dalam bentuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan lahirnya Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH).

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Majelis Reboan bertema Ekonomi Politik Syariah dan Produk Halal di Indonesia yang dihelat di ruang pertemuan lantai 2 Gedung Kemenag Jl. M.H Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, Rabu (04/12).

Kepala Badan (Kaban) Litbang Diklat Kemenag, Abd. Rahman Mas'ud yang didaulat membuka resmi acara tersebut menyambut baik dan gembira. Sebab, dari diskusi yang diinisiasi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kemenag itu pihaknya mendapat amunisi baru untuk penelitian ke depan.

“Kita mendapat keuntungan dari acara ini, yaitu tambahnya referensi penelitian di Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Utamanya terkait produk halal sesuai riset narasumber, yaitu Mas Syafiq Hasyim,” kata Kaban.

Menurut pria asal Kudus ini, poin utama hasil riset di luar negeri biasanya lebih berbobot daripada yang konvensional. Hal ini dikarenakan semangatnya lebih minimal indikasi risetnya terpublikasi secara internasional. “Jadi, kita mendapat keuntungan dari acara ini,” tandasnya.

Kaban menambahkan, ke depan Puslitbang BALK bakal menjadi institusi yang dirujuk banyak orang. Salah satunya karena diamanahi oleh BPJPH melalui UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Kedepan Pusat 1 bisa jadi paling seksi karena punya isu seksi yaitu produk halal. Ini mirip Pusat 3 yakni Lektur yang juga bisa jadi paling seksi karena terkait UU Perbukuan. Tren global memperlihatkan juga misalnya di negara-negara minoritas muslim isu makanan dan wisata halal sangat diperhatikan,” terangnya.

Kaban berpesan, penelitian Puslitbang BALK perlu di-update lagi karena ada UU nya sudah ada. “Jadi, setelah diskusi ini untuk tahun 2020 penelitian lebih terfokus kepada persoalan produk halal,” tegasnya.

Sebelumnya, Muhammad Adlin Sila selaku moderator menginformasikan bahwa narasumber, Syafiq Hasyim, diminta membawakan materi terkait tema. Paparan yang merupakan riset di Singapura selama setahun itu diharap menjadi bahan referensi setelah muncul nomenklatur baru di Puslitbang BALK, yakni Bidang Produk Halal, Haji, Umroh, Wakaf.

Majelis Reboan edisi keempat ini menghadirkan narasumber utama, yakni Syafiq Hasyim (Peneliti ISEAS Singapura berkebangsaan Indonesia). Acara yang berlangsung sejak pukul 13.00 dan disiarkan via live streaming di instagram Balitbang Diklat Kemenag itu dihadiri Kepala Puslitbang BALK Muharram Marzuki dan para peneliti serta sejumlah tamu undangan. []

Ova/diad