Jakarta (Balitbang Diklat)---Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait kebijakan penyusunan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri peserta dari Biro Perencanaan Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam sambutannya, Sekretaris Balitbang Diklat Ahmad Zainul Hamdi menekankan bahwa Balitbang Diklat tengah berada dalam masa transisi menuju trajectory baru. “Balitbang Diklat memiliki tugas dan fungsi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pegawai internal Kementerian Agama, tetapi juga mulai melangkah keluar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Pria yang akrab disapa Prof. Inung ini juga menjelaskan bahwa mulai 2025, roadmap Moderasi Beragama (MB) tidak hanya menyasar pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga masyarakat umum. Mandat ini mencakup ekosistem yang lebih luas, termasuk media dan lembaga lainnya, sejalan dengan arahan Peraturan Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Inung juga menyoroti pentingnya infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan program strategis ini. “Saat ini, Loka Diklat Keagamaan (LDK) Lampung dan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Papua masih menggunakan fasilitas instansi lainnya. Oleh karena itu, permohonan untuk menyempurnakan dokumen pengusulan anggaran SBSN menjadi sangat penting,” terangnya.

Prof. Inung menggarisbawahi bahwa dukungan penuh diperlukan untuk menyukseskan proposal SBSN. “Jika ada hal-hal yang perlu dibenahi, kami siap mendampingi agar pelaksanaan ini bisa optimal,” tambahnya.

Perwakilan Bappenas Ardiansyah memberikan pandangan teknis terkait proposal SBSN. Ia menilai dokumen yang telah diajukan sudah sesuai dengan persyaratan SBSN, tetapi menekankan perlunya beberapa penyempurnaan.

“Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap untuk pembangunan gedung perlu dimasukkan. Jika membutuhkan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat segera dikirim,” jelas Ardiansyah.

Ia juga menekankan pentingnya menghubungkan program pelatihan dan pelayanan masyarakat dengan output serta outcome Kementerian Agama secara keseluruhan. “Papua misalnya, memiliki potensi besar dengan 3.000-an masyarakat yang telah mengikuti pelatihan. Namun, data pelatihan ini perlu lebih dirinci dan diselaraskan dengan sasaran strategis Kemenag,” tambahnya.

Selain itu, Ardiansyah juga menyarankan agar biaya operasional gedung pasca-pembangunan juga dipertimbangkan. “Perkiraan kenaikan biaya operasional harus dihitung agar tidak menjadi beban di kemudian hari,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Balitbang Diklat berharap dokumen usulan SBSN yang diajukan dapat disempurnakan secara maksimal sehingga layak direalisasikan pada 2026. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bappenas, diharapkan mampu mendorong pelaksanaan proyek-proyek strategis yang tidak hanya mendukung Moderasi Beragama, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Barjah