Jakarta (BMBPSDM)---Sekretaris Badan (Sesban) Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi menegaskan bahwa pergeseran struktur BMBPSDM dari fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) kini berfokus pada dua pilar utama, yaitu widyaiswara dan analis kebijakan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) II Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widyaiswara (DP APWI) Kementerian Agama RI yang dilaksanakan secara daring Rabu (19/2/2025). Kegiatan ini diikuti 206 widyaiswara dari seluruh Indonesia.

Prof. Inung-sapaan akrab Sesban-menyebut bahwa perubahan struktur dari Balitbang Diklat menjadi BMBPSDM ini membawa implikasi strategis, salah satunya adalah kemungkinan perubahan Balai Litbang Agama (BLA) menjadi Balai Diklat Keagamaan (BDK). Selain itu, peran Loka Diklat Keagamaan (LDK) juga akan meningkat dengan transformasi menjadi BDK yang lebih berperan dalam pengembangan kompetensi SDM Kementerian Agama.

“Dengan dua fungsi besar di bidang Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka kebijakan strategis menjadi domain Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak). Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan strategis kementerian,” ujarnya.

Dalam konteks pengembangan keahlian, ia juga menekankan bahwa widyaiswara tidak boleh hanya terjebak dalam administrasi, melainkan juga harus berkembang menjadi kelompok pakar (expert group) yang memiliki dampak nyata bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, program pelatihan yang ditawarkan dapat memiliki nilai jual tinggi dan relevan dengan kebutuhan kompetensi stakeholders.

“Karier widyaiswara harus berkembang, bukan hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam peningkatan keahlian dan pengaruhnya terhadap dunia akademik dan kebijakan. Oleh karena itu, APWI memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang mendukung tradisi berbagi pengetahuan dan penguatan keahlian,” tambahnya.

Terkait dengan penguatan kepakaran widyaiswara, Prof. Inung menegaskan bahwa BMBPSDM mendorong para widyaiswara untuk bisa mengakses Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB). Bahkan, ia menantang para widyaiswara untuk segera mendaftar. 

Pada kesempatan tersebut, Prof. Inung juga menyoroti pentingnya publikasi ilmiah sebagai bentuk tanggung jawab akademik widyaiswara. Menurutnya, publikasi yang berdampak akan menjadi bagian dari upaya pemeliharaan dan pengembangan keahlian substantif yang dimilikinya.

Munas II DP APWI Kemenag RI ini turut dihadiri perwakilan DPP APWI, yang diwakili oleh Wakil Sekjen DPP APWI Ribut Sugianto dari Kementerian Keuangan RI. Dalam sesi pembukaan, ia menyampaikan sambutan dan dukungan terhadap upaya penguatan peran widyaiswara dan transformasi kebijakan yang tengah berlangsung di lingkungan Kementerian Agama.

Dengan adanya pergeseran struktur dan penegasan peran widyaiswara sebagai kelompok pakar, diharapkan BMBPSDM mampu menjadi motor penggerak dalam peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Agama serta menghasilkan kebijakan yang lebih strategis dan berdampak luas.

Firman Nugraha