Tangerang Selatan (Balitbang Diklat)---Kemandirian pesantren merupakan program prioritas Kementerian Agama RI. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PMA No 749 Tahun 2021. Regulasi ini memuat peta jalan kemandirian yang memiliki sejumlah strategic goals.

Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Mohsen Alaydrus mengatakan hal tersebut saat mengawali arahan pada Evaluasi Penguatan Ekosistem Ekonomi di Pesantren.

“Pertama, penguatan fungsi pesantren dalam menghasilkan SDM unggul ilmu agama, keterampilan kerja, dan kewirausahaan,” ujarnya di Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4/2023).

Kedua, lanjutnya, penguatan pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Ketiga, penguatan pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan menjadi community economic hub di lingkungannya.

Habib Mohsen, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa salah satu bentuk afirmasi pemerintah kepada pesantren adalah melalui program bantuan kemandirian pesantren.

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan melalui bantuan inkubasi bisnis pesantren,” ungkap Pria asal Sulteng ini.

“Program ini telah digulirkan sejak tahun 2021 hingga 2024,” tutup mantan Direktur PD Pontren Ditjen Pendis ini.

Kegiatan yang diikuti peserta sebanyak 30 orang tersebut mengundang dua narasumber yaitu Direktur PD Pontren Prof. Waryono Abdul Ghafur dan pengurus Himpunan Pengusaha NU Tyovan Ari Widagdo.

Fullboard yang dihadiri perwakilan pesantren penerima program bantuan inkubasi bisnis pesantren tahun 2021, Tim Peneliti dari BRIN, dan pegawai Puslitbang Penda ini dijadwalkan dua hari, Kamis-Jumat, 27-28 April 2023 di Swiss-belhotel Serpong Tangerang Selatan Banten.

(Ova/diad)