Tasikmalaya (7 Agustus 2021). Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Imam Safe’i, berulangkali menekankan pentingnya inovasi dalam berbagai kesempatan. Inovasi dapat diwujudkan melalui tiga alternatif: 1. Menjadi yang pertama (To be the first). 2. Menjadi yang terbaik (To be the best). Atau 3. Berbeda dengan yang lain (To be different) dalam setiap kerja dan kinerja kita.

Sejalan dengan semangat inovasi tersebut, salah satu pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis adalah Pelatihan Inovasi Madrasah. Pada Tahun 2021, output pelatihan ini ditargetkan mencapai 450 orang alumni Guru Madrasah dan 60 orang alumni Guru Madrasah Diniyah. Dalam pelatihan ini, setiap satuan pendidikan yang terpilih mendapat alokasi lima orang peserta yang terdiri dari Kepala, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, dua orang Guru, dan Pengawas.

Pelatihan dengan kurikulum 50 JP ini memuat sejumlah mata pelatihan yang bermuara pada penyusunan rancangan program inovasi madrasah. Ketika kembali ke madrasah tempat tugasnya, lima orang alumni pelatihan tersebut diharuskan mewujudkan inovasi untuk pengembangan mutu madrasahnya dalam kerangka delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam konteks ini, kegiatan pendampingan dan monitoring menemukan urgensinya. Untuk Pelatihan Inovasi Madrasah Diniyah Angkatan I, In Service Training dilaksanakan tanggal 24 s.d. 29 Mei 2021. Sedangkan pendampingan dan monitoringnya tanggal 6 s.d. 7 Agustus 2021.

Merunut sejarah pendidikan di Indonesia, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling tua dan sangat mengakar di bumi nusantara, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Eksistensi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren berkelindan dengan tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dalam fase berikutnya, lembaga pendidikan tersebut memantik berdirinya lembaga Pendidikan Islam formal seperti RA, MI, MTs, MA serta Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan sejenisnya. Sebagai subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah merekognisi kehadiran Pendidikan Diniyah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PP tersebut merupakan derivasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin memperkokoh legalitas Pendidikan Diniyah.

Pendidikan Diniyah terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal, Non Formal, dan Informal. Pendidikan Diniyah Formal (PDF) merupakan pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur, meliputi: PDF jenjang Pendidikan Dasar yaitu PDF Ula (setara SD/MI) dan PDF Wustha (Setara SMP/MTs), PDF jenjang Pendidikan Menengah yaitu PDF Ulya (setara SMA/SMK/MA), dan PDF jenjang Pendidikan Tinggi (Ma’had Aly).

Adapun Pendidikan Diniyah Non Formal di antaranya berbentuk Diniyah Takmiliyah. Sesuai dengan namanya, Diniyah Takmiliyah merupakan pelengkap untuk memperkaya dan memperdalam pendidikan agama Islam pada: SD/MI (jenjang Ula), SMP/MTs (jenjang wustha), SMA/SMK/MA (jenjang ulya), serta Pendidikan Tinggi (jenjang Al-Jamiah).

Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah Sirnajaya Sukaraja di Kabupaten Tasikmalaya, meski menghadapi kendala dan tantangan yang tidak mudah, begitu termotivasi untuk mengaktualisasikan gagasan inovatif yang sudah dirancang oleh lima orang alumni pelatihan tersebut. Melalui kolaborasi seluruh entitas Diniyah tersebut, inovasi pembelajaran berbasis nadzom mulai terimplementasikan secara gradual. Sasaran meningkatnya mutu, akses, relevansi, dan daya saing Pendidikan Diniyah mudah-mudahan semakin mendekati kenyataan. (Roni/bas)