Surabaya (Balitbang Diklat)---Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Hj Amany Burhanuddin Lubis, menyambut baik tradisi outlook yang dimulai pada Rakernas Kementerian Agama tahun 2023. Ia menyebut tradisi penulisan rencana dan mitigasi program dalam outlook sangat penting dan bermanfaat.

Prof Amany mengatakan hal tersebut di sela kegiatannya mengikuti Rakernas Kemenag yang digelar di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya, Jawa Timur, Ahad (05/02/2023).

“Saya senang sekali di Rakernas Kemenag tahun 2023 ini di awal tahun kita sudah mendapatkan laporan dari berbagai kinerja Kementerian Agama dalam bentuk Outlook 2023. Ini saya kira kemajuan dan isinya juga mencakup isu secara menyeluruh,” ujarnya. 

Menurut Prof Amany, ia telah membaca dalam mukaddimah yang menyebut bahwa kinerja pimpinan Kemenag ditulis dalam sebuah laporan mendalam. Ia melihat bahwa tradisi penulisan outlook sangat bagus dilakukan. Bahkan, jika perlu seluruh unit eselon 2 di Kemenag masing-masing melakukannya.

“Sebab, di dalamnya mencakup baseline yang sekarang, sehingga kita bisa melihat kenyataan kinerja bahwa di setiap unit ada sejumlah permasalahan yang bisa di-highlight untuk diperbaiki dan dimitigasi di tahun berikutnya. Itu inti outlook,” tuturnya.

Untuk konteks UIN Jakarta, Rektor Amany mengaku dari outlook ini bisa menjadi cermin bahwa Kemenag telah memiliki outlook dan akan melaksanakan pembenahan pada tahun 2023. “Ini tentu sangat bermanfaat,” ujar perempuan kelahiran Kairo Mesir ini.  

Terkait perubahan nomenklatur Balitbang Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Prof Amany melihat bahwa dulu Balitbang Diklat mengkaji banyak hal. Kemudian akan berubah menjadi Badan Moderasi Beragama. Ia melihat hal itu cocok karena beberapa hal.

Antara lain bahwa inisiasi masuknya prinsip moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 adalah dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, sangat baik jika Kemenag memiliki Badan Moderasi Beragama bertaraf nasional. Ini tentu bisa juga menjadi contoh bagi kementerian lain.

“Saya kira yang paling wajar memang Kementerian Agama untuk mempunyai Badan Moderasi Beragama. Nanti bisa dikembangkan bukan hanya untuk Kementerian Agama saja, tapi juga instansi lain. Jadi, lembaga ini bisa melihat kondisi di semua kementerian atau bahkan secara nasional,” tuturnya. (Ova/sri/bas)