Depok (7 Juli 2015). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama selenggarakan Penelaahan Rencana Kerja Unit Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kelitbangan dan Kediklatan. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perencana dan Kasubbag Tata Usaha (TU) seluruh unit eselon II dan UPT di lingkungan Badan Litbang dan Diklat diselenggarakan di Wisma Makara Universitas Indonesia, 7 s.d. 10 Juli 2015.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan, Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, Sunarini menyampaikan bahwa penyusunan pagu anggaran tahun 2016 harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. "Di tahun 2016, Badan Litbang dan Diklat mendapatkan tambahan anggaran yang cukup signifikan, terutama pada fungsi agama," ujarnya.

Menurut Sunarini, peningkatan anggaran juga memiliki konsekwensi yang harus direalisasikan oleh Badan Litbang dan Diklat. "Konsekwensi pertama, tahun depan kita harus menghasilkan indeks kerukunan, dan kedua, pada unit kediklatan, tahun 2016 harus menyelenggarakan diklat bagi calon penghulu," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Sunarini juga mengingatkan agar para perencana memperhatikan beberapa hal. Pertama, pagu 2016 harus benar-benar memperhatikan target volume output minimal yang sudah disusun. Jika terdapat pergeseran volume, harus dikomunikasikan kepada unit pembina (dalam hal ini puslitbang dan pusdiklat) agar target minimal tetap tercapai. Kedua, perencana harus benar-benar memahami indeks anggaran dan peruntukannya yang terdapat dalam SBM. Jangan sampai karena kesalahan dalam memahami,  anggaran tidak dapat direalisasikan.

Ketiga, hendaknya antara pusat dan UPT berkomunikasi secara intens jika terdapat kegiatan yag sifatnya nasional dan melibatkan UPT. Hal ini diperlukan agar target kegiatan nasional dapat terealisasi secara optimal. Terakhir, Sunarini mengingatkan agar rencana anggaran harus dihitung secara tepat. "Harus benar-benar dihitung, agar deviasi realisasi anggaran tidak lebih dari 5%," pesannya.[]

ags/viks/rin/ags