Bogor (Balitbang Diklat)---Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural harus memiliki kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

“Di zaman  yang sarat dengan tantangan seperti sekarang ini, agar organisasi tetap survive, sangat diperlukan seorang pemimpin yang dapat menjadi role model bagi bawahannya, yang mampu menjadi teladan atau contoh bagi yang dipimpinnya,” ujar Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof. Suyitno saat membuka kegiatan Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (SCPPK) di Royal Hotel Bogor, Minggu (29/01/2023).

Menurut Kaban, teladan atau contoh ini menjadi penting karena akan menjadi figur bagi bawahan yang dipimpinnya untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya seperti konsep pengajaran Ki Hajar Dewantara Ing ngarso sung tuladho (maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa), Ing madya mangun karso (yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung), dan Tut wuri handayani (yang di belakang memberikan motivasi).

Lebih lanjut, Kaban menegaskan ciri utama seorang pemimpin sebagai role model yang baik adalah pemimpin yang memiliki karakter kuat, seseorang yang memiliki disiplin yang tinggi, komitmen, kejujuran, integritas, kredibilitas, kepedulian, dan memiliki ciri sebagai pelayan.

“Sekolah disiplin itu tidak ada, sekolah uswatun hasanah itu tidak ada, yang ada pendidikan secara teoritis mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi tapi kita bisa menanamkan pada diri sendiri, karena kita dikenal dengan karakter sendiri sampai pensiun,” pesan Guru Besar UIN Raden Fatah ini.

Sebelum pelatihan dimulai, kata Kaban, idealnya harus melewati empat proses educational approach. Pertama, the best input. Bagian untuk mencari bibit yang bagus. Kedua, proses. Proses inilah pembelajaran, pelatihan yang melibatkan widyaiswara, narasumber, dosen. Seberapa inovatif seorang narasumber melakukan pengayaan pembelajaran agar peserta merasa dapat suntikan baru, suasana baru, ilmu baru. Ketiga, output yang luar biasa dan keempat outcomes. Dampaknya bisa dirasakan masyarakat luas.

“Eselon tiga menjadi decision maker, yang mengendalikan Kementerian Agama, maka harus menjadi eselon tiga yang refresh serta menjadi pemimpin move on  conventional to  digital era  semuanya membutuhkan quick respon termasuk di bidang layanan di Kementerian Agama,” ujar pria asal Tulung Agung Jawa Timur ini.

Pada kesempatan ini, Kaban mengharapkan Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (SCPPK) menjadi jawaban pelaksanaan pelatihan di Kementerian Agama sebagai salah satu Catur Program yang digaungkan Balitbang Diklat. “Indeks Profesionalitas dan Indeks Moderasi Beragama menjadi perhatian kita bersama. Hasil survei menunjukkan 40% ASN Kemenag belum memenuhi standar profesional, sementara 30% belum memenuhi standar moderat, ini tentu menjadi PR tersendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat, Syafi’i, melaporkan jumlah peserta kegiatan Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan yang berlangsung dari 29 s.d. 31 Januari 2023 ini berjumlah 30 orang terdiri dari pejabat/pegawai  Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Inspektorat Jenderal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Litbang dan Diklat, dan Mahkamah Agung. (RS/bas)