Transformasi Digital ASN Kemenag Jabar: Kang Dhani Dorong Beragama Berdampak

24 Feb 2025
Transformasi Digital ASN Kemenag Jabar: Kang Dhani Dorong Beragama Berdampak
Kaban BMBPSDM M. Ali Ramdhani membuka kegiatan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) secara daring, Senin (24/2/2025).

Bandung (BMBPSDM)---Kepala Badan (Kaban) Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) M. Ali Ramdhani secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) secara daring yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung, Senin (24/2/2025). PJJ ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) di Jawa Barat dalam menghadapi transformasi digital.

 

Dalam arahannya, Kaban --akrab disapa Kang Dhani-- yang memaparkan kebijakan Kemenag RI yang selaras dengan Asta Cita Pemerintah menyampaikan bahwa tagline program prioritas Kemenag RI adalah “Beragama Berdampak", dengan delapan program prioritas sebagai bagian dari cascading Asta Cita.

 

Delapan program prioritas tersebut meliputi: 1) Internalisasi ajaran agama dan kerukunan umat beragama (KUB), 2) Eco-theology, 3) Cinta dan kemanusiaan, 4) Pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi, 5) Pesantren berdaya, 6) Pemberdayaan ekonomi umat, 7) Transformasi layanan haji dan halal, 8) Digitalisasi layanan keagamaan dan e-government.

 

Terkait topik PJJ Kerukunan Umat Beragama (KUB), Kang Dhani mengelaborasi salah satu misi utama BMBPSDM. Menurutnya, kerukunan menjadi fondasi penting mewujudkan Indonesia emas 2045. Salah satu upaya yang menjadi tugas BMBPSDM adalah mengarusutamakan Moderasi Beragama (MB) bagi penganut-penganut agama di Indonesia. “Hal ini sebagai cara untuk mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan bersama,” ujarnya. 

 

Lebih jauh, kata sosok humoris yang juga Guru Besar UIN SGD Bandung ini, MB akan terwujud jika penganut agama memiliki komitmen dalam internalisasi ajaran agama itu sendiri dalam keseharian. Hal ini selaras dengan pernyataan Menag, semakin dekat umat dengan agamanya semakin baik ekspresi keberagamaannya di ruang publik.

 

Terkait hal tersebut penting untuk melihat cara beragama dalam timbangan indikator MB. MB menjadi sangat penting dalam konteks kebhinnekaan di Indonesia. Pada gilirannya, melahirkan sikap toleran, suasana yang harmoni, dan damai di Indonesia. “Pada intinya, saya berharap melalui PJJ ini akan menghasilkan agen-agen kerukunan yang mampu memperluas pemahaman kerukunan yang lebih baik dan menghasilkan aksi nyata dalam menciptakan harmoni di masyarakat,” imbuhnya.

 

Sementara itu, pada PJJ Multimedia dan Metodologi Pembelajaran, pria kelahiran Garut ini mengamanatkan pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran agama yang akan menghasilkan generasi beragama secara lebih berkualitas dan berdampak positif. Hal ini juga ia tekankan pada peserta PJJ Penilaian Kinerja PNS agar mampu mewujudkan penilaian kinerja yang baik, menghasilkan pelayanan masyarakat yang baik, yang tentunya hal tersebut selaras dengan nilai-nilai agama.

 

Sebelumnya, Kepala Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung Agus Nasihatul Ahyar melaporkan bahwa penyelenggaraan PJJ merupakan bagian dari ikhtiar berjamaah dalam memperkuat kompetensi ASN Kemenag Jabar yang jumlahnya lebih dari 25 ribu orang. Agus menegaskan bahwa skema pelatihan berbasis klasikal memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh ASN, sehingga PJJ menjadi salah satu solusi efektif dalam memperluas akses layanan pelatihan.

 

Pelatihan ini mencakup empat bidang utama, yaitu PJJ Kerukunan Umat Beragama (KUB), PJJ Metodologi Pembelajaran, PJJ Multimedia Pembelajaran, dan PJJ Penilaian Kinerja PNS. Seluruh peserta akan menjalani pelatihan selama 60 jam dengan sesi harian sebanyak 9 jam, di mana 6 jam di antaranya merupakan sesi sinkronus. PJJ ini akan berlangsung hingga 4 Maret 2025.

 

Pembukaan PJJ ini diikuti 120 peserta dari berbagai unit kerja di Kemenag Jawa Barat serta unsur penyelenggara dan administrator. Diharapkan melalui program ini, ASN Kemenag Jabar dapat meningkatkan kompetensinya secara lebih luas dan merata, serta mampu menghadapi tantangan era digital dengan lebih adaptif dan inovatif.

 

Dengan adanya PJJ ini, Kemenag terus berkomitmen dalam memberikan layanan pelatihan yang inklusif dan berdampak bagi pengembangan profesionalisme ASN, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan umat. [FN]

 

Penulis: Firman Nugraha
Sumber: BDK Bandung
Editor: Abas
Apakah informasi di atas cukup membantu?

TERKINI

OPINI