Jakarta (Balitbang Diklat)---Balitbang Diklat Kemenag terus berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pelatihan melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Prof. Suyitno mengatakan proyek SBSN ini terkait kebutuhan pelayanan atas kompetensi SDM yang ada di Kementerian Agama.

Urgensi pelayanan diklat menuntut penyusunan peta layanan dan jumlah yang harus difasilitasi dalam kegiatan diklat. “Dengan sebaran provinsi yang sangat banyak, kita baru punya 14 Balai Diklat Keagamaan (BDK) dan 2 Loka Diklat Keagamaan (LDK). Oleh karena itu, kita perlu memerhatikan esensi pelatihan,” kata Kaban saat memimpin rapat pembahasan SBSN di Jakarta, Senin (09/01/2023).

Menurut Kaban, sarana dan prasarana pengembangan kompetensi tenaga pendidikan dan keagamaan Provinsi Aceh merupakan kebutuhan mendesak. Proses pemenuhan tuntutan kuantitas dan kualitas harus sesuai dengan kebutuhan pelatihan terhadap masyarakat yang menjalankan tugas dan fungsi di Kemenag.

“Berdasarkan hasil CAT, Indeks Profesionalitas ASN yang ada di Kankemenag belum kompeten. Angka ini mencapai lebih dari 40%,” kata Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

Kaban juga mengatakan perlu penyesuaian dan perbaikan proposal pengajuan SBSN jika skema DJA dan Bappenas tidak memungkinkan menambah anggaran yang ada. Maka perlu dilakukan pembagian secara proporsional.

“Dalam jangka pendek, BDK Aceh harus segera dibangun karena telah memiliki lahan dan ada anggarannya. Sementara saat ini kondisi BDK Aceh masih menyewa,” kata pria kelahiran Tulungagung ini.

Menanggapi hal tersebut, Sularso dari Bappenas menekankan pada aspek target dan prioritas dalam proposal usulan SBSN yang belum terbaca. Selain itu, perlu ditekankan benefit ekonomi dalam proposal tersebut.

Menurut Sularso, sasaran masih berimbang antara masyarakat dan SDM Kemenag, sehingga perlu ditekankan sasaran SDM melalui adanya pembangunan SBSN di Aceh.

“Harapan dari proyek SBSN ini tidak hanya sekedar membangun asrama fisik, tetapi adanya transformasi layanan diklat. Hal ini pula yang kami harapkan sehingga menjadi dasar dalam pengusulan proyek SBSN,” tandasnya.

Barjah/diad