Jakarta (Balitbang Diklat) – Kepala Badan Litbang dan Diklat Suyitno memberikan apresiasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang dinilai semakin baik. Pada kegiatan Dialog dan Rilis Survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia yang digelar di Jakarta, Kaban Suyitno menekankan pentingnya pengawalan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah.

"Sebagai lembaga yang mengawal kebijakan Kementerian Agama, kami berkomitmen untuk terus menyusun policy brief yang komprehensif guna meningkatkan kualitas layanan haji. Hasil survei yang dirilis pada hari ini menjadi bukti kerja keras semua pihak dalam menyukseskan ibadah tersebut," ujar Kaban Suyitno di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Dalam kesempatan ini, ia juga mengapresiasi atas independensi dan profesionalisme BPS dalam melakukan survei. "Hasil yang dikeluarkan oleh BPS tidak bisa diragukan, dan kami sebagai Kementerian Agama akan menjadi pengguna yang aktif dari data tersebut untuk perbaikan layanan di masa depan," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Joko Parmiyanto mengungkapkan bahwa survei ini merupakan upaya rutin sejak 2010, yang bertujuan untuk mengukur kepuasan jemaah terhadap layanan pemerintah. "Dengan skor kepuasan yang mencapai 88,20, kami berharap hasil ini menjadi bukti dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan haji," tambahnya.

Dalam surveinya, Pramiyanto menyampaikan salah satu skor tertinggi diraih melalui layanan transportasi bus salawat yang meraih skor indeks 91,61. "Ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan, termasuk kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi, pelaksanaan Haji tetap berada dalam kategori sangat memuaskan," jelasnya.

Secara keseluruhan, lanjutnya, hasil survei menunjukkan tren positif, meningkat dari tahun 2023 dan bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. "Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan Haji patut diapresiasi," pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk perwakilan dari Badan Pusat Statistik, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam dan institusi lainnya, yang turut meramaikan diskusi mengenai pelaksanaan Haji.

(Nova Agung Krismauf)