Jakarta (19 Februari 2021). Balitbang Diklat Kemenag menggelar survei Omnibus Zona Integrasi (ZI) di 84 satuan kerja (satker). Jumlah ini terdiri dari 75 Satker/UPT sebagai calon pilot project Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 9 Satker/UPT berpredikat WBK menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala Puslitbang Lekyur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Arskal Salim mengatakan survei dilakukan jajarannya secara online dari 14-18 Februari 2021. Untuk memberikan pengayaan terhadap hasil survei, tim surveyor juga melakukan wawancara dan observasi lapangan.

“Survei bertujuan untuk memotret pelaksanaan layanan publik melalui PTSP dan optimalisasi budaya anti korupsi di satker sasaran,” jelas Arskal di Jakarta, (19/02).

Menurut Arskal, jawaban tertulis atas pertanyaan wawancara dan temuan dari hasil monitoring dari setiap satker tersebut akan turut mendukung penguatan nominasi. “Selain poin di atas, hasil survei IPK dan IKM yang akan disampaikan ke Inspektorat Jenderal akan memperkuat penilaian,” lanjutnya.

Berdasarkan pengalaman para surveyor di lapangan, situasi pandemik Covid-19 turut memberikan dinamika dalam pelaksanaan survei dan aktifitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.

Dasar hukum pelaksanaan survei ini adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama. KMA tersebut menyatakan bahwa survei evaluasi dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama c.q. Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi. []

Muis/diad