Jakarta (Balitbang Diklat)---Balitbang Diklat Kementerian Agama RI berencana menyelenggarakan Summit Conference atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai tindak lanjut dari Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika dan Amerika Latin yang digelar di Bandung pada 19-22 Desember 2023.

Sebagai langkah awal, Sekretaris Balitbang Diklat, Arskal Salim, memimpin diskusi dengan mengundang Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati, beserta timnya. Diskusi ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek kegiatan, termasuk anggaran dan pengalaman dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.

"Diskusi ini untuk membicarakan kegiatan dimaksud, baik dari segi anggaran maupun gambaran dari kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri," ujar Arskal Salim di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Arskal juga menambahkan bahwa pihaknya berharap mendapatkan masukan mengenai anggaran yang dibutuhkan dan informasi lainnya agar dapat melakukan perencanaan dengan baik. "Kita harus berhitung nih dengan anggaran, karena kalau di awal tahun ini kita tahu berapa anggaran yang kita perlu siapkan," tambahnya.

Menurut Direktur Diplomasi Publik, Ani Nigeriawati, aspek besar yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan KTT ini adalah aspek substansi dan aspek logistik. Aspek substansi mencakup penyusunan konsep, drafting komite, penentuan tema, dan pembicara yang mendukung visi dari Kementerian Luar Negeri.

"Dari aspek substansinya, penyusunan konsep, drafting komite, segala itu sudah harus dibentuk sejak sekarang. Dengan menentukan tema-temanya, kemudian pembicaranya yang memang mungkin lebih bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi visi dari Kementerian Luar Negeri itu sendiri," jelas Ani Nigeriawati.

Sementara dari aspek logistik, perlu dipikirkan tempat pelaksanaan, akomodasi, transportasi, dan target negara-negara yang akan diundang. Dibahas juga mengenai metode partisipasi negara-negara tersebut, apakah melibatkan Amerika Latin seperti konferensi sebelumnya, dan bagaimana administrative arrangement bagi delegasi.

"Komponen-komponen yang perlu masuk ke dalam penganggaran, seperti transportasi, sound system, SIS booth untuk interpreter, dan lainnya harus dipertimbangkan dengan cermat," tambah Ani Nigeriawati.

Diskusi juga mencakup pertimbangan mengenai model acara, apakah hanya konferensi biasa atau high-level meeting yang melibatkan kepala negara atau kepala pemerintahan. Selain itu, dibahas pula apakah semua menteri harus diundang, dan output dokumen apa yang diharapkan dari konferensi ini.

Pihak Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama berencana untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan unit-unit regionalnya dalam menyusun rencana pelaksanaan Summit Conference ini. (Barjah/bas/sri)