Jakarta (Balitbang Diklat)---Dari sisi regulasi, transformasi Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) ini sudah menjadi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan berakhir di tahun 2023. Hal tersebut berarti transformasi ini bukan kepentingan Kementerian Agama saja, melainkan juga kepentingan pemerintah secara keseluruhan. Dengan begitu, BMBPSDM membutuhkan pengembangan yang besar.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan (Kaban) Litbang Diklat Kementerian Agama, Prof. Suyitno, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pelatihan Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan (BDK) Makassar di Claro Hotel Makassar, Selasa (9/5/2023).

Pada kesempatan ini, Kaban Suyitno kembali mengutarakan empat program yang menjadi garapan lembaga ini. Empat program yang ia populerkan dengan istilah Catur Program itu meliputi: pertama, transformasi digital, kelembagaan, dan sarana prasarana. Kedua, pemetaan dan penataan SDM. Ketiga, penguatan baseline kebijakan bidang agama dan layanan keagamaan. Keempat, jaminan mutu dan zona integritas.

Menurut Kaban, empat program utama ini yang menjadi core business-nya nanti adalah memastikan transformasi kelembagaan. Catur Program tersebut juga sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama yakni pelaksanaan program dan pelayanan agama dan keagamaan. “BMBPSDM menjadi lembaga utama sebagai ‘dapur’ bagi kebijakan bidang agama dan layanan keagamaan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BDK Makassar, Juhrah, melaporkan bahwa tema yang diangkat dalam Rapat Koordinasi ini adalah “Pengembangan SDM Kementerian Agama yang Moderat dan Berakhlak di Era Transformasi Digital”. Juhrah berharap Rapat Koordiansi ini semakin memantapkan komunikasi dan koordinasi dengan satker-satker di wilayah kerja BDK Makassar dalam pengembangan dan peningkatan mutu pelatihan.

Kegiatan yang dilaksanakan dari 9  sampai 11 Mei 2023 ini menghadirkan narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Deputi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI. (ETTI/bas/sri)