Jakarta (Balitbang Diklat)---Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Balitbang Diklat Kementerian Agama mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Haji dari Masa ke Masa." Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam kurun waktu 2014 hingga 2024.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Suyitno dalam arahannya menekankan pentingnya FGD ini karena menjadi wadah untuk mempresentasikan temuan sementara kebijakan haji yang dihasilkan melalui analisis berbasis open source intelligence. 

“Graphing dengan open source intelligence, mengacu pada 10 asas yang akan menjadi barometer pelaksanaan haji, yaitu syariah, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Suyitno di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Dengan memotret perjalanan penyelenggaraan haji dari masa ke masa berdasarkan 10 asas tersebut diharapkan dapat terlihat kelebihan dan kekurangan dari tiap tahunnya. Suyitno juga menyoroti perkembangan penyelenggaraan haji yang semakin maju, terutama dari sisi profesionalitas dan inovasi, seperti penerapan istilah "Haji Ramah Lansia" dan perluasan konsep istitha'ah haji.

Inovasi dan profesionalitas sebagai kunci untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. “Tes petugas haji saat ini dilakukan lebih ketat dan berlapis. Di era Gus Men, petugas haji bahkan bisa dipulangkan sebelum waktunya jika terbukti melanggar 10 asas tersebut,” tambah Suyitno. 

Suyitno menegaskan bahwa meskipun setiap tahun terdapat perubahan dalam pelaksanaan ibadah haji karena karakteristik jamaah yang berbeda, kompleksitas ini memerlukan penanganan dan inovasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Suyitno juga menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas haji yang tidak hanya dilakukan di asrama haji, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang mendukung profesionalitas dan pelayanan terbaik bagi jamaah melalui pelatihan petugas haji.

Kepala Puslitbang BALK M. Arfi Hatim dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi penyelenggaraan haji dari perspektif yang berbeda, yaitu berbasis open source intelligence. “Kami menggunakan data graphing dari berbagai media, termasuk sentimen publik yang terpublikasi melalui media online dan media sosial,” jelas Arfi.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Menteri Agama Mahmoud Syaltout dan akademisi dari Universitas Indonesia Ibnu Hamad. Mereka diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. (Barjah/bas/sri)