Ciputat (Balitbang Diklat)---Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyelenggarakan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama. Kegiatan itu merupakan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan TNI dan Polri untuk Angkatan I, II, III dan IV.

Kepala Pusdiklat Teknis Mastuki Hs dalam laporannya mengatakan bahwa pelatihan kolaboratif antara Kemenag dengan TNI dan Polri ini merupakan kali pertama secara nasional. Pelatihan ini dilaksanakan untuk wilayah Jakarta dan daerah penyangga ibu kota.

“Ini akan menjadi model dan pola penyelenggaraan di provinsi yang lain. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan kolaboratif ini untuk mempersiapkan para penggerak Moderasi Beragama dalam kaitan dengan tugas di masing-masing instansi,” ujarnya.

Kapus Mastuki menegaskan bahwa pelatihan kolaboratif ini memang dirancang untuk mempersiapkan dan menghadapi tahun politik menjelang Pemilu 2024. Pelatihan kolaboratif tentang Moderasi Beragama dengan TNI-Polri ini digelar bertujuan hendak menyosialisasikan dan mendesiminasikan moderasi beragama sesuai roadmap Kemenag.

“Khusus pada 2023 ini kami ingin menjangkau lebih banyak lagi kementerian, lembaga, dan instansi di luar Kemenag,” tandas pria kelahiran Banyuwangi.

Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya pihaknya dari lembaga pelatihan, baik Pusdiklat maupun Balai Diklat Keagamaan (BDK), mencoba untuk terus menginisiasi dan memperluas penetrasi diseminasi penguatan Moderasi Beragama ini kepada publik.

120 peserta

Mastuki melaporkan bahwa pelatihan penggerak penguatan Moderasi Beragama kolaborasi Kemenag dengan TNI-Polri kali ini total 120 peserta. “Terdiri dari unsur TNI berjumlah 30 orang, dan unsur Polri berjumlah 30 orang,” ungkapnya.

Selebihnya, lanjut Mastuki, terdiri dari 60 orang dari unsur Kemenag, baik Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, maupun Kantor Kemenag kabupaten/kota.

“Dengan rincian sebagai berikut. Pertama, pejabat struktural atau fungsional yang membidangi Bina Paham Keagamaan Islam dan Penangangan Konflik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat,” paparnya.

Kedua, pejabat struktural atau fungsional yang membidangi kerja sama dan kehumasan pada Kanwil Kemenag Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Ketiga, Kepala Kantor Kemenag Kota/Kabupaten di wilayah kerja Kanwil Kemenag Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.

Keempat, Kepala Kantor Urusan Agama yang sedang mengimplementasikan program revitalisasi KUA di wilayah kerja Kanwil Kemenag Banten, DKI Jakarta, dan Jabar. Kelima, Polda Metro Jaya, dan keenam, TNI Angkatan Darat, Kodam Jaya.

Agenda bersama yang digelar di Kampus Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Ciputat, Tangerang Selatan itu dijadwalkan selama enam hari, Senin-Sabtu, 21-26 Agustus 2023.

Acara tersebut mengundang sejumlah narasumber pemateri dasar, antara lain Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof Amien Suyitno. Selain itu, juga menghadirkan narasumber ahli, antara lain Alissa Wahid (Pokja Moderasi Beragama) dan Menag 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin selaku inisiator Moderasi Beragama.

(Ova/diad/sr)