Top
    sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id
(021) 3920663, 3920668

Instrumen Internasional dan Peraturan Perundangan Indonesia

Minggu, 12 April 2009
Kategori :
1035 kali dibaca

Ahad, 19 April 2009

 

Instrumen Internasional dan Peraturan Perundangan Indonesia

tentang Kebebasan dan Perlindungan Beragama

 

Oleh:

 

M. Atho Mudzhar

Kepala Badan Litbang dan Diklat

Departemen Agama

 

 

Pendahuluan

 

Komitmen Indonesia untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah

komitmen nasional dan internasional. Sejumlah konvensi internasional telah diratifikasi

oleh Indonesia, dan sejumlah UU terkait dengan HAM telah diberlakukan di Indonesia.

Pelaksanaan HAM secara umum di Indonesia juga telah mendapat penilaian baik dari

sebagian pengamat internasional, seperti yang diungkapkan oleh Mr. Raghavan

Vasudevan Pillai. Dalam sebuah sesi side-event pada tanggal 22 April 2009, yang

diselenggarakan dalam rangkaian Durban Review Conference PBB, tanggal 20-24 April

2009 di Jenewa, Swiss, Mr. Pillai mengatakan bahwa sejumlah contoh baik telah

dilakukan di Indonesia dalam upayanya menghapus segala bentuk diskriminasi,

xenophobia, dan berbagai intoleransi lainnya. Pillai menunjukkan sejumlah bukti.

Pertama, kesadaran dan pengakuan masyarakat dan pemerintah Indonesia bahwa

Indoensia adalah suatu masyarakat yang multietnik dan multirelijius. Kedua, sejumlah

kovenan internasional terkait HAM telah diratifikasi. Ketiga, sejumlah undang-undang

telah disahkan dan sebagian lainnya sedang dipersiapkan agar sejalan dengan

ketentuan internasional. Keempat, semakin meningkatnya peranan komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dan kelima, semakin meningkatnya peran NGO di

bidang HAM. Pillai memang tidak secara khusus mengamati soal HAM agama. Karena

itu, mengenai kebebasan dan perlindungan HAM agama perlu pencermatan lebih lanjut

pada tataran implementasinya.

 

Dokumen Internasional tentang Kebebasan Beragama

 

Banyak dokumen internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan

beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB tahun 1948,

pasal 18, 26, dan 29, disebutkan mengenai pokok-pokok kebebasan beragama itu.

Untuk lengkapnya, ketiga pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

 

1

 

 

 

 

Pasal 18 menyatakan:

 

Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Hak ini meliputi kebebasan seseorang untuk merubah agama atau kepercayaannya

dan kebebasan untuk secara pribadi atau bersama-sama yang lain

dalam masyarakat dalam ruang publik atau privat, menyatakan agamanya atau

kepercayaannya dalam peribadatan, ketaatan, dan pengajaran pengamalannya.

 

Pasal 26 butir (2) berbunyi sebagai berikut:

 

Pendidikan harus diarahkan untuk perkembangan penuh kepribadian manusia

untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan dasar

manusia. Pendidikan harus mendorong pemahaman, toleransi, dan persaudaraan

diantara seluruh bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus menyebarluaskan

kegiatan PBB untuk pemeliharaan perdamaian.

 

Sedangkan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

 

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk

hanya kepada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang, semata-mata

untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi persyaratan keadilan tentang

moralitas, ketentraman umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat

demokrasi.

 

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan

 

PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama

 

dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB

 

tersebut. Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik itu selengkapnya

 

berbunyi:

 

1. Setiap

orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima

suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan

baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik

di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya

dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya

untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya

sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang

hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk

melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau

hak dan kebebasan mendasar orang lain.

2

 

 

 

 

4. Para

negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk

menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin pendidikan

agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan

Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan

bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati

kebebasan orang tua atau wali, jika ada, untuk menjamin bahwa pendidikan anak

mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka. Pasal 13 itu

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

 

Para negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk menghormati

kebebasan orang tua dan wali, jika ada, untuk memilih sekolah bagi anak mereka

di luar sekolah-sekolah negeri, yang memenuhi standar pendidikan minimal

sesuai ketentuan negara yang bersangkutan, dan untuk menjamin pendidikan

agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

 

Sementara dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan

Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981,

pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menganut

agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam

beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya. Pasal 1 itu selengkapnya berbunyi

sebagai berikut:

 

1. Setiap

orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan

beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau

kepercayaan apapun yang dipilihnya, dan kebebasan baik secara perorangan

maupun bersama-sama dalam masyarakat dalam ruang publik atau privat,

untuk menyatakan agama atau keprcayaannya itu dalam peribadatan,

ketaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk

menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan

pilihannya.

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang

hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk

melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau

hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Anak yang diadopsi PBB

tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29 dan 30, dinyatakan bahwa

negara-negara pihak, maksudnya negara-negara yang telah meratifikasi kovenan

 

3

itu, harus menghormati hak agama anak. Pasal-pasal itu selengkapnya berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 14 berbunyi:

 

1.

Para negara pihak harus menghormati hak-hak anak untuk memperoleh

kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

2.

Para negara pihak harus menghormati hak-hak dan kewajiban orang tua

dan wali, bila ada, untuk memberikan arahan kepada anak untuk

menjalankan hak-haknya sesuai dengan perkembangan kemampuan anak.

3.

Kebebasan seseorang untuk menyatakan agama atau kepercayaannya

hanya dapat tunduk kepada pembatasan yang ditentukan dalam undangundang,

dan diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketentraman

umum, kesehatan umum, atau moralitas umum, atau hak-hak dan

kebebasan dasar orang lain.

Pasal 29 Kovenan anak itu berbunyi sbb:

 

1. Para negara pihak setuju bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk ...

(...)

(d)

mempersiapkan anak untuk hidup secara bertanggung jawab dalam

suatu masyarakat yang bebas dalam semangat memahami perdamaian,

toleransi, kesamaan jender, dan persaudaraan diantara semua orang

dan semua kelompok etnik, kebangsaan, dan keagamaan, dan orang-

orang penduduk asli.

Pasal 30 kovenan itu berbunyi sbb;

“Di negara-negara dimana terdapat kelompok minoritas baik karena etnik, agama,

bahasa, atau asal-usul, anak-anak mereka tidak boleh ditolak untuk memperoleh

hak-hak mereka dalam masyarakat bersama yang lain, untuk menikmati

budayanya sendiri, memeluk dan mengamalkan agamanya, atau ikut

menggunakan bahasanya.

Dalam dokumen Durban Review Conference bulan April 2009, paragraf 13, juga

dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa

semua penyataan yang bersifat kebencian keagamaan, termasuk diskriminasi

berdasarkan agama, harus dilarang dengan hukum. Paragraf 13 itu selengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

 

Para peserta konferensi menegaskan kembali komitmen mereka bahwa setiap

penganjuran kebencian, baik yang bersifat kebangsaan, ras, atau agama, yang

memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan, harus dilarang dengan

undang-undang; selanjutnya, memperteguh komitmen bahwa penyebaran ide-ide

yang didasarkan pada superioritas rasial atau kebencian, pernyataan yang

memicu diskriminasi rasial dan juga semua aksi kekerasan atau memicu

diskriminasi dan kekerasan, harus dinyatakan sebagai pelanggaran yang dapat

 

4

dikenai hukuman sesuai undang-undang, sesuai dengan kewajiban internasional

nagara-pihak dan larangan itu harus sesuai pula dengan kebebasan berpendapat

dan menyatakan pendapat.

 

Demikianlah beberapa dokumen internasional yang merupakan kesepakatan

bangsa-bangsa anggota PBB untuk menegakkan HAM di bidang agama. Sebagian dari

isi dokumen itu telah diambil dan dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundangan

Indonesia, dan sebagian lainnya telah diratifikasi secara penuh tanpa catatan.

 

Pengaturan HAM Agama di Indonesia

 

Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan

mulai memiliki Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian

dikenal dengan UUD 1945. Meskipun UUD itu singkat yakni hanya terdiri atas 37 pasal,

tetapi UUD itu telah memuat satu pasal yang intinya mengatur tentang HAM agama.

Pasal 29 UUD 1945 menyatakan:

 

(1)

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2)

Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu.

Perlu dicatat, bahwa UUD ini disahkan sekitar tiga tahun sebelum Deklarasi

Universal HAM PBB diadopsi, tahun 1948.

 

Pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang

kemudian diangkat menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969, dinyatakan

dalam Penjelasan Pasal 1 UU itu, bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang

di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan

Khonghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di

Indonesia, karena pada paragraf berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan

bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Yahudi, Zoroaster,

Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia. Agama-agama itu juga boleh hidup di Indonesia

dan mendapatkan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Dengan

kata lain, UU No. 1/PNPS/1965 ternyata sangat terbuka di dalam menjamin kebebasan

beragama di Indonesia. Perlu juga dicatat bahwa UU No. 1/PNPS/1965 itu lahir

sebelum Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB tahun 1966.

 

5

 

 

 

 

Penjelasan Pasal 1 UU itu selengkapnya berbunyi:

 

Agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen,

Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di

Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk

hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan

seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar, juga mereka

mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

 

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian,

Shinto, Thaoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti

yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak

mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau

peraturan perundangan lain.

 

Pada tahun 1999, Indonesia sekali lagi menegaskan jaminan kebebasan beragama

dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 22 dan

 

70. Pasal 22 UU HAM tersebut selengkapnya sebagai berikut:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2)

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

itu.

Sedangkan Pasal 70 UU ini selangkapnya sebagai berikut:

 

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

 

Pada tahun 2000, tepatnya 18 Agustus 2000, Indonesia bahkan melakukan

amandemen UUD 1945 dengan menambahkan beberapa pasal, khususnya Pasal 28E,

28I, dan 28J, yang juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya

yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Selengkapnya ketiga pasal

tersebut adalah sebagai berikut:

 

6

 

 

 

 

Pasal 28E berbunyi:

 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,

serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis.

Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Dalam UU itu ditegaskan bahwa setiap anak harus mendapat

perlindungan untuk beribadat menurut agamanya. Dan sebelum anak menentukan

pilihannya maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali, dan lembaga sosial menjamin

perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Pengasuhan anak oleh seseorang

seyogyanya dilakukan oleh orang yang seagama. Pengangkatan anak juga harus

dilakukan oleh orang yang seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak

angkat. Hal-hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 42, 43, 37 dan 39 UU tersebut. Bunyi

pasal-pasal itu selengkapnya adalah sebagai berikut:

 

Pasal 42 berbunyi:

 

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat

menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak

mengikuti agama orang tuanya.

7

Pasal 43 berbunyi:

 

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga

sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan

anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran

agama bagi anak.

Pasal 37 berbunyi:

 

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat

menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental,

spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan

agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang

menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan

anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan

agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan

agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti

Sosial.

(6) Perseorangan

yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 39 berbunyi:

 

(1)

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan

hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua

kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh

calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai

upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan

dengan agama mayoritas penduduk setempat.

8

 

 

 

 

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalam Pasal 12 ayat 1a Undang-Undang itu

disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai

agama yang dianutnya. Diatur pula bahwa guru yang mengajarkan agama itu harus

memeluk agama yang sama dengan agama yang diajarkannya itu dan agama

muridnya.

 

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas itu selengkapnya berbunyi:

 

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

 

a.

mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya

dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. ....

Ditegaskan pula dalam Penjelasannya bahwa bagi sekolah-sekolah (swasta) yang

tidak memiliki guru agama dimaksud, maka Pemerintah memfasilitasi penyediaan guru-

guru agama itu.

 

Penjelasan Pasal 12 ayat (1)a itu selengkapnya berbunyi:

 

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi

dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

 

Aturan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Karena itu, apabila

pengajaran pendidikan agama dilakukan di suatu sekolah dan tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip aturan di atas atau bahkan pendidikan agama itu tidak diberikan sama

sekali, adalah melanggar HAM.

 

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada Pasal 13 kovenan itu berbunyi:

 

“Para negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk menghormati

kebebasan orang tua dan wali, jika ada, untuk memilih sekolah bagi anak mereka

di luar sekolah-sekolah negeri, yang memenuhi standar pendidikan minimal

sesuai ketentuan negara yang bersangkutan, dan untuk menjamin pendidikan

agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang tentang

Hak-hak Sipil dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada Pasal 18 kovenan

itu berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima

suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan

baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik

di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya

dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya

untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya

sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang

hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk

melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau

hak dan kebebasan mendasar orang lain.

4. Para negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk

menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin pendidikan

agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Pada tahun 2006, Indonesia memberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 64 UU itu mengatur tentang data yang

termuat dalam KTP seseorang, termasuk tentang agama. Diatur pula bahwa bagi

penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan, sehingga kolom agama

tidak diisi, maka ia tetap harus mendapatkan pelayanan dan dicatat dalam database

kependudukan. Selengkapnya bunyi Pasal 64 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah

negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat

tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan

darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat

dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat

nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan

tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi

Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan

tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database

kependudukan.

Penegasan adanya agama yang belum diakui sebagai agama sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan pada Pasal 64 ayat (2) tersebut di atas, mengisyaratkan

adanya agama yang telah diakui oleh peraturan perundangan, dalam hal ini

mungkin maksudnya adalah 6 agama sebagaimana termuat dalam UU No.

1/PNPS/1965, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Padahal,

 

10

kalau kita cermati, UU No.1/PNPS/1965, sebagaimana telah dikutipkan di atas, tidak

menyebutkan adanya agama yang diakui itu. Dalam UU No.1/PNPS/1965 penyebutan

6 agama itu sekedar sebagai pemberitahuan kenyataan historis, bahkan secara

eksplisit dinyatakan bahwa agama-agama lainpun tidak dilarang di Indonesia. Dari sini

nampak bahwa pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk

bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965.

Pada tahun 2007, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Dalam Pasal 81 dinyatakan bahwa Perkawinan Penghayat Kepercayaan

dilakukan di muka Pemuka Penghayat Kepercayaan. Ini berarti bahwa

pengertian kata kepercayaannyayang disebutkan dalam rangkaian kata agamanya

dan kepercayaannya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah berbeda dari

kata agamanya di situ. Dengan demikian, agama dan kepercayaan telah

diperlakukan sebagai entitas yang berbeda. Bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan itu adalah sebagai berikut:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pada tahun 2008, Indonesia terus bergerak maju memberikan kerangka

perlindungan bagi semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnik

dengan memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi

rasial dan etnik, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5 dan 6.

Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2008 itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Penghapusan diskriminasi ras dan etnik, harus dilakukan dengan memberikan:

a. perlindungan, jaminan, dan

kesamaan di depan hukum bagi semua warga

negara agar mereka dapat hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnik.

b. jaminan bahwa tidak akan ada hambatan bagi setiap prakarsa yang dilakukan

oleh perorangan, kelompok, atau lembaga yang sama-sama memerlukan

perlindungan dan jaminan untuk terlaksananya hak-hak sebagai warga negara.

c. informasi yang mendorong pengertian dalam masyarakat mengenai pentingnya

pluralisme dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia melalui

pelaksanaan program pendidikan nasional.

11

Sedangkan Pasal 6 UU ini berbunyi:

Perlindungan warga negara dari segala bentuk diskriminasi ras dan etnik

dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat,

dengan partisipasi seluruh warga negara sesuai peraturan perundangan.

 

Penutup

Demikianlah, Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar dalam upayanya

untuk menegakkan HAM agama, dilakukan dengan pencantumannya dalam UUD

bahkan mengamandemennya ketika dipandang perlu, dengan meratifikasi sejumlah

kovenan internasional, dan dengan memberlakukan UU baru yang dipandang perlu

untuk menjamin tegaknya HAM. Indonesia juga telah memiliki Komisi Nasional HAM

yang menurut UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008 antara lain bertugas

memantau dan memonitor pelaksanaan HAM di Indonesia. Memang perlu dilakukan

kajian lebih lanjut, mungkin beberapa peraturan perundangan memerlukan penjelasan

atau sinkronisasi satu sama lain.

 

Jakarta, 21 Juli 2009


Sumber :

Penulis :

Editor :

Berita Terkait

BERITA POPULER
BERITA TERBARU
ARSIP