Tangerang Selatan (Balitbang Diklat)---Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) menggelar Rapat Optimalisasi Kualitas Layanan dari 26-28 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri 14 peserta dan bertujuan untuk menyelesaikan 26 policy brief yang diharapkan menjadi panduan kebijakan yang konkret dan aplikatif.

Kepala Puslitbang LKKMO Moh. Isom membuka acara dengan memberikan arahan teknis mengenai penyusunan policy brief di Tangerang Selatan, Senin (26/2024). Ia menegaskan bahwa policy brief harus terdiri dari 2-3 halaman yang mencakup judul, pendahuluan, deskripsi masalah, analisis kebijakan, dan rekomendasi.

"Policy brief intinya adalah rekomendasi kebijakan yang menjawab masalah dan nanti bisa menjadi solusi," ujar Isom.

Isom juga menekankan pentingnya menyertakan referensi yang merujuk pada peraturan atau undang-undang yang relevan.

Namun, tim Analis Kebijakan menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan substansi policy brief dengan standar yang telah ditetapkan, tanpa mengorbankan kualitas dan relevansi data. Isom menekankan bahwa setiap policy brief harus memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun sumber daya yang tersedia terbatas.

Rapat ini juga menjadi forum untuk memperdebatkan dan menyelaraskan pandangan antara realitas yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan dalam rekomendasi kebijakan. Isom mengakui bahwa kesenjangan antara realitas dan idealitas adalah faktor penting dalam menentukan solusi kebijakan yang ditawarkan.

Kasubbag TU Puslitbang LKKMO Sugeng juga menyoroti peran penting setiap anggota tim Analis Kebijakan dalam menyelesaikan policy brief. "Keberhasilan Puslitbang LKKMO berada di tangan kita semua, terutama terkait policy brief yang menjadi standar keberhasilan program," katanya.

Sugeng menambahkan bahwa setiap policy brief harus difokuskan pada substansi inti dan disusun secara ringkas dan padat.

Dengan berakhirnya rapat pada 28 Agustus 2024, diharapkan 26 policy brief yang telah disusun akan memberikan kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan kebijakan di masa mendatang. Namun, proses ini masih panjang, karena setiap rekomendasi harus melalui berbagai tahap validasi sebelum dapat diimplementasikan.

Tim Analis Kebijakan Puslitbang LKKMO kini menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa setiap policy brief yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga pijakan strategis bagi kebijakan yang lebih baik di masa depan. (Rheka Humanis)