Tangerang Selatan (Balitbang Diklat)--- Berdasarkan PMA No. 749 Tahun 2021 Kemandirian pesantren merupakan program prioritas Kementerian Agama RI. Dalam regulasi tersebut memuat peta jalan kemandirian yang memiliki sejumlah strategic goals.

“Peta jalan kemandirian pesantren dijabarkan dalam beberapa tahapan. Pertama, pada 2021 yaitu Pesantren-preuneur dengan rencana capaian peluncuran pesantren-preuneur, dashbord Data Ekonomi Pesantren, dan pilot program 100 pesantren,” ujar Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Mohsen Alaydrus di Serpong, Kamis (27/4/2023).

Tahap kedua, pada 2022 BUMPes dan Santripreneur dengan riincian capaian peluncuran 100 BUM-Pes, Gerakan Santripreunuer, Platform Digital Ekonomi Pesantren, dan Replikasi 500 Pesantren.

Menurut Kapus Mohsen, tahun 2023 merupakan Pesantren Community Econic Hub dengan rencana peluncuran sejumlah program, yakni Pesantren Community Economic Hub, Community of Practice dan Repilaksi 1500 pesantren.

“Memasuki tahap ketiga (2023), ketercapaian program bantuan inkubasi bisnis pesantren tergantung pada tahap sebelumnya, yakni tahap pertama dan tahap kedua,” tuturnya.

Sejak pelaksanaan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2021 hingga 2023 perlu dilihat keberlangsungan bantuan tersebut melalui Evaluasi Program Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren (BIBP).

“Semoga pertemuan ini berjalan lancar dan dapat memberi masukan/kontribusi untuk penyempurnaan penyusunan naskah kebijakan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren,” harap Habib Mohsen, panggilan akrabnya.

Evaluasi stimulan

Kasubag TU Puslitbang Penda Irhason yang memoderatori Evaluasi Penguatan Ekosistem Ekonomi di Pesantren mengatakan bahwa agenda ini bertujuan untuk mengukur atau mengevaluasi tingkat stimulan kemandirian piloting program inkubasi bisnis di pesantren.

“Evaluasi program hadir untuk memberikan masukan, kajian, dan pertimbangan dalam perbaikan program ke depan. Dengan kondisi demikian, maka hasil evaluasi program akan memberi dukungan data dan informasi untuk bahan pertimbangan yang tepat terhadap perbaikan program yang sedang atau sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Program ini, lanjut dia, menjadi perhatian luas dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, perlu pengawalan dan pengawasan berbagai pihak, termasuk Puslitbang Penda.

“Kami berharap peserta kegiatan dapat berkontribusi dan memberi dukungan melalui kajian yang nantinya dapat memberikan masukan kebijakan,” harap pria asal Bojonegoro ini.

Kegiatan yang dijadwalkan dua hari, Kamis-Jumat, 27-28 April 2023 di Swiss-belhotel Serpong Tangerang Selatan Banten ini mengundang dua narasumber yaitu Direktur PD Pontren Prof. Waryono Abdul Ghafur dan pengurus Himpunan Pengusaha NU Tyovan Ari Widagdo.

Fullboard tersebut diikuti peserta sebanyak 30 orang, terdiri dari perwakilan pesantren penerima program bantuan inkubasi bisnis pesantren tahun 2021, Tim Peneliti dari BRIN, dan pegawai Puslitbang Penda.

(Ova/diad/Sr)