Jakarta (Balitbang Diklat)---Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  menetapkan Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai Lembaga  Pelatihan Pengadaan  Barang/Jasa (LPPBJ) Terakreditasi A Tahun 2023. Ketetapan  ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala LKPP yang terbit pada  26 Januari 2023 dan berlaku lima tahun sejak tanggal ditetapkan. 

“Dengan adanya akreditasi lembaga pelatihan ini diharapkan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan panduan yang ditetapkan,” ujar Kepala Pusdiklat PBJ LKPP Hardi Afriyansah dalam laporannya saat penyerahan sertifikat akreditasi LPPBJ di Jakarta, Rabu (01-02-2023).

“Pelatihan PBJ juga  memberikan perlindungan kepada peserta pelatihan dari praktek yang tidak berkualitas dan membangun motivasi lembaga pelatihan dan tenaga pelatihan PBJ untuk selalu meningkatkan kualitas,” tambah Hardi.

Menurut Hardi, Pusdiklat PBJ sendiri telah diberi kewenangan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk melakukan akreditasi  program berdasarkan keputusan Kepala LAN Nomor 712 Tahun 2018 sebagai instansii terakreditasi Diklat Teknis dan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa. Sampai saat ini jumlah Lembaga Pelatihan Barang/Jasa yang terakreditasi sebanyak 82 instansi.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi LPPBJ oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi dilaksanakan pada 1 Februari 2023, bertempat di Ruang Roestam Sjarief Lantai 2 Gedung LKPP Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940. Kepala LKPP mengimbau agar tenaga Pengelolaan Barang/Jasa dapat mengupayakan efisiensi belanja pemerintah.

“Pergunakanlah yang namanya money competitions, sampaikan di setiap pelatihan, para ahli pengadaan barang jasa harus paham berapa harga pasar, berapa penyedia jasa di e-katalog serta percepatan serapan anggaran karena semakin cepat serapan semakin cepat juga pemanfaatan buat masyarakat,” ujar Kepala LKPP.

Kepala LKPP mengharapkan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di Indonesia dapat mendorong lebih banyak keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dalam proses pengadaan.

“LPPBJ memiliki peran strategis dalam upaya penguatan SDM pengadaan barang/jasa di Indonesia,” ungkapnya.

“Selamat kepada seluruh lembaga pelatihan pengadaan yang pada hari ini telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari LKPP. Semoga kita ke depan  semakin menguatkan sinergisitas dalam memperkuat sistem pengadaan barang/jasa," ucap Kepala LKPP. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LKPP menyerahkan secara langsung sertifikat akreditasi kepada empat lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa sekaligus yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan di Bogor Akreditasi A, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Kementerian Agama di Ciputat Akreditasi A, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara di Sofifi Akreditasi A, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari Akreditasi B.

Sertifikat Akreditasi Pusdiklat Tenaga Administrasi diserahkan kepada Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Syafi’i. (RS/sri)