Ciputat (Balitbang Diklat)---Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada hasil yang mengedepankan profesionalitas, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyongsong 2024 dengan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Ciputat, Jumat (29/12/2023). 

Dalam sambutannya, Kepala Balitbang Diklat Suyitno mengatakan kampus atau kantor tempat kita bekerja jadikan juga tempat refreshing sebagai rumah tempat kita tinggal. Jadi harus bersih, indah, dan nyaman. 

“Jadi ketika widyaiswara memberikan materi kepada peserta akan langsung dengan cepat diterima dan dicerna. Tapi kalau tempat tidak mendukung, walaupun widyaiswaranya memiliki pengetahuan dan skill yang hebat akan percuma, akan menjadi beban buat peserta,” ucap Suyitno.

Widyaiswara, kata Suyitno, umpama tanaman, selama ini kurang disiram, kurang dirawat sehingga mestinya tumbuh subur jadi biasa-biasa saja, kurang confident  padahal kalau dipupuk, dirawat, disiram akan menjadi seperti tanaman-tanaman yang luar biasa. Suyitno mengharapkan para widyaiswara bisa berjejaring internasional untuk ke depannya sehingga bisa mengangkat nama Balitbang Diklat.

“Untuk itu, harus dibenahi terlebih dahulu di dalamnya, orang-orangnya, penampakannya,” tandas Suyitno.

Menurut Suyitno, menyoroti langkah-langkah evaluatif dan inovatif Pusdiklat Tenaga Administrasi dalam mengembangkan program di tengah tantangan yang dihadapi Kementerian Agama, ada beberapa poin yang menjadi fokus strategis untuk meningkatkan citra dan kontribusi Kementerian Agama.

"Tahun 2024, kita tidak boleh berada dalam zona nyaman, harus pandai membaca trend, berinovasi, tetapi tetap sesuai dengan pakem kita,” pesan Suyitno.

“Tidak sampai di situ, harus memastikan perencanaan program yang akan datang lebih baik lagi,” sambungnya.

Suyitno mengakui adanya kejenuhan dalam program. Ia mencatat bahwa Badan Litbang dan Diklat belum memiliki program yang menjadi ikon atau identitas utama. Moderasi Beragama Award yang dilaksanakan di Bandung lalu, menurutnya, merupakan upaya Kementerian Agama untuk mendapatkan pengakuan, bukan hanya seremonial, tetapi juga diapresiasi oleh publik.

“Hal ini terlihat dengan apresiasi dari luar kementerian, termasuk dari duta besar, kampus non-Kemenag, dan masyarakat umum. Ini membuktikan keberhasilan upaya kita dalam membangun citra positif,” ungkap Suyitno.

“Saya melihat realitas program penguatan moderasi beragama selalu dilakukan dengan pola-pola yang konvensional seperti diklat, ToT, orientasi, dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu, Balitbang Diklat harus memiliki ikon sebagai program tahunan dan program unggulan sebagai identitasnya,” pungkasnya. (RS/sri)