Ciputat (Balitbang Diklat)---Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Prof. Amien Suyitno, menyampaikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) sudah seharusnya menolak politik identitas. Khususnya memasuki tahun politik dan menjelang gelaran Pemilu 2024.

Kaban Suyitno mengatakan hal tersebut saat memberi pengarahan sekaligus membuka resmi Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama di Gedung Pusdiklat Kemenag, Ciputat, Banten, Senin (21/8/2023).

“Dalam pelatihan kolaboratif pertama kali antara Kemenag dengan TNI dan Polri untuk Angkatan I, II, III, dan IV ini, saya ingin menyampaikan pesan GusMen tentang perlunya menolak politik identitas,” ujarnya.

Mengapa kita menolak politik identitas, menurut Kaban, karena sangat berbahaya bagi harmoni dan kerukunan masyarakat Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa identitas itu penting. Semua hadirin memiliki identitas baik terkait jabatan dan pekerjaan, kelompok gender, maupun agama dan suku bangsa.

“Mengapa kita harus menolak politik identitas? Kalau terkait pentingnya identitas, memang iya. Lalu, apanya yang kita tolak? Yaitu politik identitas yang digunakan untuk kepentingan politik,” tegasnya.

Terkait identitas yang melekat seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tentu tidak bisa ditolak karena itu bawaan lahir. Akan tetapi, jika itu semua digunakan untuk kepentingan politik maka tidak ada perdebatan untuk menolaknya.

“Sebab, itu berbahaya. Apalagi politik identitas dengan nomenklatur agama itu lebih berbahaya lagi. Karena kita punya pengalaman bahwa hal itu bisa menjadikan disharmoni antarkeluarga,” sambung Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

Kaban menambahkan bahwa disharmoni antarkeluarga masih bisa ditemui di masyarakat kita akibat perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2019. “Mereka belum move on. Ini nyata dan ini harus kita cegah,” tandasnya.

Menurut Kaban, tugas masyarakat sebagai penonton adalah selalu mengingatkan kepada seluruh pemain yang terlibat dalam politik praktis. Caranya dengan memberi penjelasan bahwa orang yang sedang berkontestasi itu pasti menggunakan 'segala cara' dan media untuk meraih kemenangan.

“Sebagai penonton, jangan sampai seolah-olah menjadi pemain. Apalagi sampai melebihi semangat pemain. Tugas kita mengingatkan para pemain untuk bermain dengan baik,” tutur pria asal Tulungagung, Jawa Timur ini.

Kaban menambahkan bahwa pelatihan kolaboratif ini merupakan gerakan bersama. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengantisipasi sebelum semuanya terlambat. Karena gejala itu nyata dan ada serta benar-benar berada di depan mata.

“Bisa dari sekian banyak oknum mulai pelajar, mahasiswa, hingga ASN. Bahkan bisa juga dari kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu deteksi dini potensi konflik di sekitar kita,” tandasnya.

Agenda kolaboratif yang digelar di Kampus Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Ciputat, Tangerang Selatan itu dijadwalkan selama enam hari, Senin-Sabtu, 21-26 Agustus 2023. Kegiatan itu diikuti 120 peserta terdiri dari 60 unsur Kemenag, 30 unsur TNI, dan 30 unsur Polri.

(Ova/diad)