Jakarta (30/05/2014) Tulisan diatas merupakan judul buku yang dibedah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh  Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Bedah Buku diselenggarakan  pada Jum’at, 30 Mei 2014  di Hotel Grand Cemara, Jakarta yang menghadirkan Dr. Suprapto sebagai penulis buku “Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid”.

Bertindak sebagai pembedah pada kegiatan Bedah Buku ini adalah Prof. Dr. Azyumardi Azra dan Prof. Dr.  Dedi Djubaidi. Kegiatan dihadiri tak kurang dari 50 peserta dari perwakilan majelis tinggi agama (MUI, KWI, PGI, WALUBI, PHDI, MATAKIN), Direktorat Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan mahasiswa.

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini di antaranya: pertama, untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; kedua, diseminasi ide-ide dan pemahaman wawasan mutikultural dan kerukunan antar umat beragama; dan ketiga, dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pemerintah, khususnya dalam rangka meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Buku “Semerbak Dupa di Pulai Seribu Masjid” merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Suprapto dan  diterbitkan oleh Kencana Prenada Media tahun 2013. Penulis yang mengambil lokasi penelitian di Kota Mataram, NTB, berusaha melihat relasi antar kelompok etnis Bali yang mayoritas beragama Hindu dan etnis Sasak yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini mengungkap fakta bahwa relasi antara kedua etnis yang berbeda latar belakang keagamaan mengalami pasang surut. Di satu masa, kedua etnis menampilkan relasi yang harmonis, tapi di sisi lain tak jarang mengalami ketegangan dan konflik.

Buku ini mengungkap setidaknya terdapat empat faktor yang mempengaruhi hubungan komunitas Bali-Hindu dan Sasak-Muslim. Keempat faktor tersebut adalah faktor historis (narasi masa lalu yang kurang menyenangkan bagi etnis Sasak-Muslim), faktor  politik (menguatnya identitas etnis), faktor sosio-ekonomi (terbatasnya lapangan kerja dan kualitas sumberdaya manusia), dan faktor melemahnya unsur-unsur  modal sosial. Penulis dalam buku ini juga menyatakan bahwa pudarnya kearifan lokal dan minimnya ruang publik telah memicu terjadinya konflik.

Penulis merekomendasikan dua agenda penting yang harus dilakukan pemerintah. Agenda tersebut adalah pengelolaan manajemen konflik dan upaya bina damai. Untuk pengelolaan manajemen konflik, penulis merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan mekanisme pengelolaan manajemen konflik yang lebih sistematis, terprogram, dan berkelanjutan. Sementara itu berkaitan dengan upaya bina damai, ia merekomendasikan perlunya dikembangkan program-program pegembangan toleransi dan demokrasi baik di level birokrasi pemerintahan maupun di masyarakat.

Dua rekomendasi tersebut sejalan dengan kebijakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang sedang menyusun peta multikulturalisme dan modul pengembangan wawasan multikultural sebagai langkah strategis untuk pengelolaan manajemen konflik. Namun demikian, tentunya masalah kerukunan umat beragama tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu atau dua komponen bangsa. Perlu ada sinergi yang baik antar semua unsur baik masyarakat, tokoh-tokoh agama, maupun pemerintah untuk bersama-sama menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis. (AG)