Jakarta (Balitbang Diklat)---CEO Alvara Institute Hasanuddin Ali memberikan pandangannya terkait hasil Survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Hasanuddin menekankan bahwa hasil survei merupakan cerminan kondisi riil di lapangan dan mencerminkan upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas layanan haji.

Hasanuddin menegaskan pentingnya memahami survei sebagai potret nyata kondisi yang ada. "Membaca hasil survei seperti melihat cermin. Potret bisa dimodifikasi, tapi cermin menampilkan kenyataan. Sebagai peneliti, kita selalu dipuji oleh yang merasa menang, dan dicaci oleh yang tidak puas, itu sudah hukum alam. Namun, selama kita memegang teguh metodologi dan kaidah survei yang benar, hasil yang kita sampaikan adalah cerminan kondisi yang sebenarnya," jelasnya dalam dialog publik, di Jakarta, Jumat (20/9/2024).  

Hasanuddin juga menambahkan bahwa hasil survei BPS tentang kepuasan jemaah haji tahun 2024 harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya berdasarkan data tahun ini. "Survei ini bersifat longitudinal, artinya alat ukur yang digunakan BPS sudah teruji dan konsisten sejak 2010. Alat ukur yang sama ini membuat kita bisa melihat perubahan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun," paparnya.

Hasanuddin memberikan tiga catatan penting terkait hasil survei IKJHI 2024. Pertama metodologi. Hasil survei tahun ini harus dilihat secara longitudinal, dibandingkan dengan hasil tahun-tahun sebelumnya. "BPS telah menggunakan metodologi yang sama sejak 2010, yang artinya data ini sangat kredibel dan alat ukurnya sudah teruji," ujarnya.

Kedua, sampel yang memadai. Dengan 14.000 responden, menurutnya, sampel yang digunakan BPS sudah sangat memadai dan mencerminkan realitas. "BPS adalah gudangnya para peneliti yang kompetensinya sudah teruji. Survei ini dilakukan dengan sangat baik dan profesional," jelasnya. 

Ketiga, peningkatan kepuasan layanan. Hasanuddin menyoroti bahwa peningkatan kepuasan jemaah haji sebesar 1% saja merupakan tantangan besar dalam industri jasa. "Penyelenggaraan haji adalah event organizer terbesar di dunia yang melibatkan ribuan orang. Semua indikator layanan naik tahun ini, artinya tidak ada satu alasan pun untuk menyatakan penyelenggaraan haji 2024 gagal," tegasnya.

Hasanuddin juga memberikan masukan untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Ia mengusulkan agar indeks pelayanan di Armuzna, yang merupakan titik krusial dalam pelaksanaan ibadah haji, dijadikan target utama dalam Key Performance Indicators (KPI) masyariq (penyedia layanan Arab Saudi di bidang transportasi dan akomodasi haji).

Inovasi dan kreativitas yang dilakukan Kementerian Agama mendapatkan apresiasi dari jemaah haji, terlihat dari peningkatan indeks kepuasan di semua indikator layanan. Hasanuddin menekankan bahwa berbagai inovasi dan kebijakan yang diterapkan Kemenag telah mendapatkan apresiasi dari jemaah. 

"Inovasi yang dilakukan oleh Kemenag, termasuk kebijakan-kebijakan baru dalam layanan haji, sangat dihargai oleh jemaah. Ini adalah bukti nyata dari upaya peningkatan kualitas layanan," tutupnya.

Acara dialog publik dan rilis survei ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sekjen Al-Irsyad, Ketua Alwasliyah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Indonesia (UI), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, serta organisasi kepemudaan dan mahasiswa seperti GP Ansor, IPNU, IPPNU, PMII, dan berbagai media nasional. (Barjah)