Ciputat (Balitbang Diklat)---Lembaga Administrasi Negara (LAN) visitasi kesiapan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II ke Pusdiklat Tenaga Administrasi. Pembukaan kegiatan bertempat di Aula KH. Saefudin Zuhri Pusdiklat Tenaga Administrasi, Kamis (20/1/2022).

Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi A. Buchori mengatakan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural kepemimpinan pratama, perlu diselenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II.

“Kami memandang perlu Pelatihan Kepemimpinan Nasional dilaksanakan secara mandiri karena pejabat tinggi pratama tersebar di Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di seluruh Indonesia,’’ jelas Buchori mengawali sambutannya.

Bermodalkan Akreditasi A untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator, lanjut Kapus, InsyaAllah Pusdiklat Administrasi siap untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.

“Semoga hasil visitasi ini menghasilkan nilai yang memuaskan sehingga rekomendasi dan izin dapat diberikan kepada Pusdiklat Tenaga Administrasi untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional II dalam waktu dekat,” ujar Buchori.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Muhammad Taufiq dalam paparannya tentang Arah Kebijakan Penyelenggaran PKN II mengatakan pandemi mendorong disrupsi inovasi dan tuntutan adaptasi organisasi. Menurutnya, kunci adaptasi paling utama berdasarkan WEF (2020) adalah penyesuaian kompetensi sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan.

“Implikasi terhadap Birokrasi dan ASN adalah dampak covid pada anggaran, cara kerja, dan kompetensi ASN. Birokrasi dituntut mampu mengembangkan cara kolaboratif sebab kebutuhan semakin besar untuk mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan trend revolusi industry 4.0 (teknologi internet, kecerdasan buatan, dsb) dan tuntutan profil kompetensi ASN kreatifitas, inovasi, dan manajemen pengetahuan,” ungkapnya.

Sesuai Pidato Presiden, saat ini membutuhkan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih SMART. “Smart Governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan berbasis kolaborasi baik antar instansi pemerintah maupun non pemerintah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan secara efektif, inklusif dan berkelanjutan,’’ jelasnya.

Desain PKN TK II Smart Governance adalah 100 hari dengan sistem pembelajaran klasikal on campus, off campus, dan klasikal. Adapun peserta diusulkan ke Deputi Penyelenggaraan Bangkom LAN.

Taufik juga menjelaskan mengenai Desain Pembelajaran Aktualisasi Kepemimpinan Smart Governance (Project Based Learning) yaitu pembelajaran individu dan kolektif dalam suatu organisasi berbasis pada pelaksanaan proyek untuk mengembangkan program/produk yang mendukung pencapaian misi organisasi.

Selanjutnya, Saipul Bahri Koordinator Bidang Program dan Pengendalian Mutu memaparkan SDM Pusdiklat Tenaga Administrasi terdiri dari Pejabat Struktural, Widyaiswara, Analis Kepegawaian,  Arsiparis, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pranata Humas, Assesor SDM Aparatur, Pranata Keuangan APBN, Perencana, Analis Kebijakan, dan Pustakawan.

Tim Visitasi melakukan wawancara mendalam mengenai pembiayaan, kesiapan peserta, merit system, protokol kesehatan di masa pandemi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan penyelenggara, dan hal teknis lainnya. Tim juga melihat secara langsung kondisi kesiapan akomodasi, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan ruang pembelajaran serta perangkat pendukungnya.

Hadir juga pada kesempatan ini Kabag TU Nilam Nur Azizah, Koordinator Bidang Penyelenggaraan Achmad Nidjam dan para Widyaiswara.[]

RS/AN/diad