Andriandi Daulay, SE., M. Si

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Riau (BMBPSDM)---Di tengah derasnya arus digitalisasi, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin menjadi sorotan. Reformasi birokrasi yang terus digaungkan menuntut ASN untuk lebih profesional, adaptif, dan inovatif. Namun, di antara tantangan modernisasi, isu seragam batik Korpri kembali mencuat setelah Dewan Pengurus Nasional Korpri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-9/KU/X/2024 pada 28 Oktober 2024.

Surat edaran ini menegaskan aturan penggunaan seragam batik Korpri bagi ASN, yang diwajibkan pada tanggal 17 setiap bulan, upacara nasional, HUT Korpri, serta acara resmi lainnya. Selain itu, pengurus Korpri diminta untuk menyiapkan seragam bagi 1,3 juta ASN baru di tahun 2024.

Kebijakan ini tentu menuai pro dan kontra. Di satu sisi, seragam dianggap sebagai identitas ASN, simbol kesatuan, dan profesionalisme. Namun di sisi lain, di tengah transformasi digital yang semakin cepat, apakah pemakaian seragam masih menjadi prioritas utama dibandingkan peningkatan kompetensi dan efisiensi kerja?

Skill Lebih Bernilai daripada Seragam

Saat ini, pemerintah sedang mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Menteri PANRB Rini Widyantini dalam forum Digital Creative Leadership 2025 menegaskan bahwa birokrasi harus lebih cepat, efisien, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat (citizen-centric).

Langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan platform layanan publik terpadu, di mana masyarakat bisa mengakses berbagai layanan tanpa perlu menghadapi birokrasi yang panjang dan rumit.

Jika birokrasi sudah bergerak menuju digitalisasi, maka kompetensi ASN dalam teknologi dan inovasi menjadi jauh lebih penting daripada sekadar mengenakan seragam. Sebuah laporan dari McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa negara-negara yang menginvestasikan lebih banyak dalam digitalisasi layanan publik mampu meningkatkan efisiensi hingga 40%.

Namun, jika masih ada kebijakan yang lebih fokus pada seragam dibandingkan keterampilan dan efisiensi kerja, maka bisa jadi ASN belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan modernisasi.

Profesionalisme di Atas Formalitas

Di tengah dinamika birokrasi yang terus berkembang, Menteri Agama Nasaruddin Umar baru saja menerima Korpri Award 2024 kategori Life Time Achievement dalam peringatan HUT ke-53 Korpri. Penghargaan ini diberikan atas dedikasinya dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Menariknya, Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh juga mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya, dua pengurus Korpri diangkat menjadi Menteri di era Presiden Prabowo, yakni Nasaruddin Umar dan Menteri PANRB Rini Widyantini.

Fakta ini membuktikan bahwa ASN yang berkontribusi nyata dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik akan selalu mendapat pengakuan, bukan karena seragam yang mereka pakai, tetapi karena kinerja dan dedikasi mereka.

Jika kita ingin melihat ASN yang lebih kompetitif di masa depan, fokus utama seharusnya adalah peningkatan kompetensi, inovasi, dan adaptasi teknologi, bukan sekadar penyeragaman pakaian.

Lebih dari Sekadar Simbol

Peringatan Hari Bela Negara ke-76 yang dihadiri oleh ASN dari berbagai instansi kembali mengingatkan bahwa bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi juga seluruh masyarakat, termasuk ASN.

Dalam amanat presiden yang disampaikan oleh Sekretaris Kemensetneg Setya Utama disebutkan bahwa tantangan global saat ini bukan hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga ancaman siber, perubahan iklim, dan ketahanan ekonomi.

Dalam konteks ini, ASN yang ingin berkontribusi dalam bela negara harus meningkatkan keterampilan dan inovasi dalam bekerja. Kontribusi terbaik bagi bangsa bukanlah hanya tentang mengenakan seragam, tetapi tentang bagaimana memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

ASN Harus Dikenal karena Kinerja, Bukan Seragam

Menurut laporan World Bank (2023), salah satu kendala utama birokrasi Indonesia adalah efisiensi kerja yang masih rendah. Padahal, negara-negara yang berhasil melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik mengalami peningkatan efisiensi yang signifikan.

Jika ingin menjadi negara dengan pelayanan publik yang maju, ASN harus lebih dikenal dari inovasi dan profesionalismenya, bukan dari warna seragam yang mereka kenakan. Bela negara dalam konteks modern bukan lagi tentang tampil seragam, tetapi tentang bagaimana ASN bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Batik Korpri tetap memiliki nilai historis, tetapi jika hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata pada kualitas kerja, maka reformasi birokrasi masih berjalan di tempat.

Jadi, di era digital ini, ASN ingin dikenal karena seragamnya atau karena kontribusi nyata yang mereka berikan?

(Andriandi Daulay)