Jakarta (Balitbang Diklat)---Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Prof. Suyitno mengatakan adanya fenomena gagal paham, gagal fokus, dan gagal nalar dalam menangkap pesan moderasi beragama bagi para ASN, TNI, dan Polri merupakan masalah serius. Hal itu mengingat pentingnya posisi ASN, TNI, dan Polri yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.

"Kementerian Agama memiliki ketegasan dalam moderasi beragama. Dalam proses rekrutmen telah kami lakukan screening yang jika kemudian ditemukan gejala oleh Itjen, saya pastikan akan dilakukan langkah-langkah penertiban. Hal ini merupakan kepentingan dan tanggung jawab yang sudah dikatakan Gus Menteri,” ungkap Kaban

Hal tersebut disampaikan Kaban pada kegiatan Pembukaan Training of Trainers (ToT) Teknologi Informasi dan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama di Pusdiklat Administrasi, Ciputat, Senin (3/6/2024).

Pada kesempatan ini, Suyitno menyampaikan melalui Perpres 58 Tahun 2023 yang kemudian disusul dengan PMA Nomor 3 Tahun 2024 membuat program Moderasi Beragama (MB) menjadi milik publik dan lembaga termasuk TNI/Polri. "Preparation yang dilakukan Polda bermitra dengan Pusdiklat ini sudah sangat tepat agar nanti dapat menjadi role model,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kaban memaparkan bahwa penguatan MB telah dilakukan dengan jangkauan cukup luas melalui berbagai varian. Dengan hal tersebut, Kaban mencatat terdapat total 40.816 orang yang telah diberikan pelatihan.

"Di luar itu, kami juga menggunakan MB sebagai sebuah instrumen diplomasi seperti pada kegiatan Moderasi Beragama Asia-Afrika di Bandung beberapa waktu lalu. Mereka sangat antusias untuk menjadikan MB sebagai instrumen untuk penguatan inklusivisme di negaranya,” ucap Suyitno.

Tidak hanya berhenti di situ, Moderasi Beragama juga dilakukan dengan berbasis diaspora. Menurut Kaban, hal ini guna mencegah munculnya narasi negatif dari para pelajar dan kawan-kawan diaspora khususnya mereka yang dibiayai oleh negara.

"Oleh karena itu, Moderasi Beragama penting di sana. Tentu kita tidak ingin menanam  padi akan tetapi tumbuhnya ilalang. Menurut saya, ini betul-betul tidak boleh,” pungkas Kaban. (Nova Agung Krismauf/bas/sri)