Bandung (Balitbang Diklat)--- Melihat pada program Indonesia Emas 2045, terdapat delapan (8) visi dan 17 area. Dari seluruhnya, yang paling utama dan relevan terhadap Balitbang Diklat adalah ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

“Membahas keterlibatan Balitbang Diklat dalam penyusunan Renstra Kemenag, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian. Tiga program ini merupakan wujud dukungan kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. Suyitno dalam arahannya pada Koordinasi Persiapan Penyusunan TOR, RAB, Data Dukung Anggaran 2024 dan Evaluasi serta Perancangan RPJMN/Renstra.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga (3) poin baru yang menjadi concern di tahun 2024 dan seterusnya. Pertama, Human Resource Index yaitu indeksasi terkait dengan sumber daya manusia. “Ini sekaligus menjawab transformasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM,” kata Kaban Suyitno di Bandung, Selasa (26/9/2023).

Menurut Kaban, sejak awal hal tersebut harus terlihat dari breakdown program di RKA/KL. Bukan sekedar indeksasi, melainkan harus tergambar melalui berbagai pelatihan.

“Jadi nanti kalau tahu indeksnya berapa dan aspek kelemahannya di mana, maka itu akan menjadi fokus pelatihan yang berbasis mapping dari human resources index,” tutur Guru Besar UIN Raden Fatah ini.

Kaban mengatakan, jika mengacu pada Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, basis penilaian pegawai adalah melalui uji kompetensi (ukom), maka diklat menjadi penting karena ada ukom.

“Jika nilai suatu kompetensi rendah, maka basis kompetensi tersebut yang harus di-upgrade. Agar standar minimal pejabat fungsional tertentu tersebut bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Kedua, indeks moral dan moderasi beragama yang menjadi barometer ASN tahun mendatang. Oleh karena itu, sejalan dengan program tersebut, perencanaan anggaran 2024 harus mengarah pada Renstra yang dimaksud, termasuk berkaitan dengan transformasi kelembagaan.

Ketiga, program prioritas dan legasi yang saling beririsan. “Kita memiliki program prioritas mandatori Gus Menteri yang harus jalan di masing-masing satker. Misalnya, transformasi digital yang berjalan di pusat perlu diadopsi dan dijalankan pula di daerah/UPT,” ucap pria asal Tulungagung ini.

“Contoh lain adalah transformasi digital perpustakaan. Saya mengimbau kepada seluruh satker agar mendigitalisasi buku-buku, peraturan, dan produk publikasi,” imbuhnya.

Selain itu, Kaban juga mengatakan akan ada pembuatan TV Digital di BDK Palembang dengan sistem transmisi. Pengoperasiannya di Palembang, tetapi akan ditayangkan dengan kerja sama balai dan loka seluruh Indonesia.

“Isi tayangan berupa layanan diklat, informasi penguatan moderasi beragama, sampai berbagai inovasi layanan Kemenag. Ini menjadi penting memberikan layanan berupa audio visual, bukan hanya berbasis website,” katanya.

Terakhir, Kaban juga mengingatkan agar lebih memerhatikan layanan inklusif bagi disabilitas. Seperti hadirnya Al-Qur’an Braille dan Al-Qur’an Bahasa Isyarat yang disambut baik oleh berbagai kalangan.

“Ke depan, kita harus semakin peduli dengan layanan bagi disabilitas. Ini merupakan legasi sebagai wujud dari hadirnya pemerintah dalam layanan inklusif yang dampaknya diakui oleh masyarakat,” imbaunya.

“Pelayanan inklusif juga dapat berbentuk diklat bagi para disabilitas,” tandasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut seluruh pejabat eselon II, para Kepala Balai Litbang Agama, para Kepala Balai Diklat Keagamaan, para Kepala Loka Diklat, pejabat struktural, dan fungsional di lingkungan Badan Litbang dan Diklat. (Diad/sri/bas)