Pontianak (Balitbang Diklat)---Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI di Kantor Wali Kota Pontianak Kalimantan Barat, Rabu (9/8/2023).

Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari 8 sampai 11 Agustus 2023 dengan mengangkat sub tema pada lokus Kota Pontianak yaitu "Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Multiagama dan Multikultural Melalui Penguatan Organisasi Kemasyarakatan.” Tema tersebut dipilih dari tema besar pelaksanaan VKN PKN Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2023 yaitu  “Strategi Penguatan Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Umat yang Rukun dan Sejahtera.”

Dalam sambutan kunjungannya, Syafi'i selaku Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi yang menjadi pimpinan rombongam visitasi, menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan tersebut yaitu untuk memberikan pembekalan kepada para peserta agar mampu mengadopsi, mengadaptasi, dan mempromosikan keunggulan lokus akan best practices yang dimiliki dalam bentuk  policy brief , laporan kelompok, dan laporan individual lesson-learnt.

“Pontianak dipilih karena dikenal akan tingginya tingkat Kerukunan antar umat beragama yang ada di sana. Pontianak memiliki keragaman yang cukup lengkap, baik dari sisi agama maupun dari sisi etnis (suku) yang ada,” ujar Syafi'i.

Rombongan VKN PKN Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2023 disambut langsung oleh Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM.,MT.  selaku Wali Kota Pontianak, didampingi Adi Sucipto, SH, selaku Wakil Ketua DPD MABT Kota Pontianak, Ahmad Hasyim, ST selaku Kepala Kesbangpol, H. Mi'rad, S.Ag., M.A.P. selaku Kakankemenag Kota Pontianak, dan Drs.H.Abdul Syukur, SK selaku Ketua FKUB.

Wali Kota Pontianak menyampaikan ucapan selamat datang dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaannya memilih Kota Pontianak sebagai lokus dari VKN PKN Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2023. “Ada dua kebijakan besar untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Pontianak. Pertama, memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama, dan pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah kerukunan umat beragama. Kedua, memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan umat beragama (UU, SKB, dan lainnya). (Mukhlis/PTA/sri)