Surabaya (Balitbang Diklat)---Tahun 2022 ini merupakan tahun penuh tantangan dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, karena dua hal. Pertama, jumlah penyelenggaraan PKN Tingkat II meningkat signifikan menjadi 29 penyelenggaraan. Kedua, diterapkannya kurikulum baru yang membutuhkan reskilling cepat kepada semua stakeholder agar kebijakan baru ini dapat diterapkan.

Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PKN Tingkat II yang diselenggarakan di Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Timur, 8 s.d. 9 November 2022.

Selanjutnya, Adi Suryanto mengatakan sebagian besar penyelenggaraan PKN Tingkat II pada tahun ini dilaksanakan dengan metode blended learning, baik PKN II dengan kurikulum lama maupun PKN II dengan kurikulum terbaru yang memang dituntut untuk dilakukan secara blended learning sesuai dengan tantangan dan perubahan terkini. Penyelenggaraan PKN Tingkat II pada 2022 ini harus kita jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan PKN II pada tahun yang akan datang.

Sejalan dengan Kepala LAN, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan agar dalam kurikulum PKN dapat diberi muatan local content termasuk field trip ke lokus yang memiliki kekhususan dan memiliki competitive advantage tinggi sehingga peserta memiliki perspektif komprehensif, khususnya dalam menghadapai ancaman resesi yang dikhawatirkan saat ini.

Rapat Koordinasi diikuti 23 lembaga pelatihan pada Kementerian dan Lembaga seluruh Indonesia. Masing-masing menyampaikan paparan mengenai laporan penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun 2022 dan rencana tahun 2023 serta evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan penyelenggaraan PKN  2023.

Pada kesempatan ini, Kapusdiklat Tenaga Administrasi  Syafii dalam paparannya menyampaikan secara umum penyelenggaraan PKN Tingkat II Angkatan XXII yang dijadwalkan pada 9 Agustus s.d. 9 Desember 2022, sampai saat ini berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda yang dijadwalkan. Peserta sangat variatif, yaitu: 49 orang dari Kementerian Agama, 4 orang dari Polri, 5 orang dari KPK, 1 orang dari BNPB, dan 1 orang dari Pemkab Pasaman. Mereka dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan baik selama pembelajaran berlangsung.

Kendala yang terjadi seperti adanya rotasi JPT Pratama Kementerian Agama yang berdampak pada peserta yang terkena rotasi melakukan perubahan Rancangan Proyek Perubahan disesuaikan dengan tempat penugasan yang baru telah dapat diatasi dengan baik. Demikian juga dengan kendala teknis seperti kesulitan saat mencari narasumber/fasilitator, teknis pemanfaatan LMS Kepemimpinan ASN Pintar, narasumber yang belum familiar dengan LMS dapat diselesaikan dengan baik.

Syafii menambahkan koordinasi antara Kementerian Agama dengan Lembaga Administrasi Negara, baik secara kebijakan maupun teknis, menjadi kata kunci dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul demi kelancaran penyelenggaraan PKN Tingkat II Angkatan XXII. Syafii berharap pada 2023 Kementerian Agama dapat menyelenggarakan PKN Tingkat II dengan lebih baik dan sempurna, sehingga dapat segera terakreditasi untuk menjadi Penyelenggara PKN Tingkat II secara mandiri.

Rapat Koordinasi yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri Kepala LAN, Deputi III dan Deputi IV LAN, para Kapus di lingkungan LAN, Kepala BPSDM dan Kepala Pusdiklat pada Kementerian/Lembaga seluruh Indonesia. (Achmad Nidjam/bas)