Yogyakarta (22 April 2016). Dalam rangka mematangkan draft Peraturan Menteri Agama tentang Sistem Informasi Manajemen Kelitbangan dan Kediklatan (Simdiklat), Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menggelar Rapat Koordinasi Nasional dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait. UPT tersebut adalah dua Pusdiklat Kemenag RI dan Balai Diklat Keagamaan di 13 kota.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, Sunarini mengatakan, tahun 2014 sudah ada lima Balai Diklat Keagamaan (BDK) yang menggunakan simdiklat yakni BDK Jakarta, BDK Bandung, BDK Padang, BDK Banjarmasin, dan BDK Makassar. Untuk tahun 2015, semua Balai Diklat Keagamaan telah menggunakannya dengan berbagai kendala yang berbeda-beda.

“Tahun 2016 ini kami terus menggunakan Simdiklat. Bahkan, kami juga melibatkan satker-satker lain untuk memanfaatkan Simdiklat mulai dari pemilihan peserta hingga pendaftarannya. Selain itu, kami menghindari peserta yang mengikuti diklat berulang-ulang,” ujarnya.

Selain dari tim Sekretariat Balitbang dan Diklat selaku koordinator pengembang, turut hadir perwakilan Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan selaku pengembang substansi. Bagian Ortala yang membidangi masalah hukum serta perwakilan BDK sebagai Unit Pelaksana Teknis Kediklatan di daerah juga hadir.

“Seluruh BDK mulai Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, hingga Ambon mengirimkan dua utusan untuk ikut kegiatan ini, yaitu Kasubag TU dan Admin,” ujar Sunarini.

Hadir dalam upacara pembukaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Prof. Dr. H. Nizar M.Ag dan Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian, Drs. H. Bahari, M.A.

Kegiatan yang digelar di Hotel Ros-In Jln. Lingkar Selatan No.110 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini diagendakan selama tiga hari, Kamis s.d Sabtu, 21-23 April 2016. []

asrori/diad