Jakarta (Balitbang Diklat)---Pusdiklat Tenaga Administrasi menggelar pembekalan penyusunan modul pelatihan sebanyak 15 judul. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Pusdiklat Administrasi Syafi’i menekankan agar modul yang disusun adalah untuk pelatihan yang prioritas.

“Pertimbangan penyusunan modul berdasarkan urgensi dari pelatihan,” ujar Syafi’i melalui zoom meeting, Rabu (5/6/2024).

Menurut Syafi’i, pelatihan prioritas artinya pelatihan yang tidak akan optimal jika tidak disiapkan modulnya. Selain itu, prioritas tersebut berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan (AKP) yang telah disusun Pusdiklat Administrasi.

“Pilih pelatihan yang tingkat kebutuhannya sangat tinggi, terutama di Balai Diklat Keagamaan (BDK). Sebab pelatihan tersebut pasti akan diselenggarakan di BDK,” katanya.

“Tim penyusun perlu membuat skala prioritas dari 15 pelatihan tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Syafi’i mengatakan bahwa perlu juga untuk mengecek modul lama yang pernah disusun. Alasannya, karena perkembangan kebutuhan konten pelatihan sudah harus disesuaikan dengan tren pelatihan saat ini.

 “Bisa jadi modul yang sudah ada perlu di-update dan di-upgrade sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelatihan. Ini juga menjadi prioritas kita,” tuturnya.

“Dari target 15 modul, belum tentu semuanya modul baru. Bisa jadi di dalamnya ada modul yang pernah disiapkan perlu direvisi dan diperbarui,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Kapus Syafi’i mengimbau agar teknis penyusunan modul terdiri dari tim penyusun, editor, dan pembaca ahli. Harapannya ada uji kesahihan terhadap isi modul.

“Kita tidak bisa memberikan otoritas penuh kepada penulis tanpa ada editor dan pembaca ahli sebagai pengingat. Selain itu, sebagai penjamin validitas dari isi modul tersebut,” imbaunya.

Terakhir, Syafi’i berharap agar ada perbaikan mekanisme dalam penyusunan modul sehingga mendapatkan modul yang terbaik. “Skema penyusunan modul harus diperhatikan dengan baik,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para widyaiswara Pusdiklat Tenaga Administrasi, analis kebijakan ahli, pranata humas, perwakilan Sekretariat Jenderal Kemenag, perwakilan Inspektorat Jenderal Kemenag pembuat modul dari beberapa Kementerian/Lembaga.

(diad/Sr)