Malang (Balitbang Diklat)--- Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (BALK) Arfi Hatim menegaskan perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatanganinya dengan pihak Universitas Brawijaya bertujuan untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari kedua pihak, khususnya terkait penguatan moderasi beragama.

“Kami berupaya meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi bersama, yaitu penguatan moderasi beragama,” ungkapnya usai penandatanganan PKS di sela-sela kegiatan Dialog Moderasi Beragama Bersama Civitas Akademika Universitas Brawijaya di Malang, Jumat (13/9/2024).

Kapus Arfi mengatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menjadi dasar perjanjian kerja sama terebut. Keppres tersebut memberikan mandatori kepada 19 Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam konteks penguatan moderasi beragama.

“Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat delapan kelompok strategis yang memiliki peran penting di dalam ekosistem moderasi beragama, salah satunya pendidikan tinggi. Dalam konteks tersebut, Kementerian Agama telah bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek untuk program penguatan moderasi beragama,” paparnya.

Menurut Kapus Arfi, ruang lingkup PKS meliputi pengembangan kerja sama kajian/penelitian (research collaboration), pelaksanaan seminar bersama (joint seminar), pelaksanaan kegiatan dosen tamu (visiting lecturer), dan pemagangan mahasiswa (internship).

“Kemudian kerja sama pelaksanaan publikasi hasil kajian/penelitian, pelaksanaan diseminasi hasil kajian/penelitian, dan bidang lain yang disepakati kedua belah pihak,” katanya.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Suyitno, Wakil Rektor I Universitas Brawijaya, Dekan FISIP Universitas Sriwijaya, Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, dan 200 peserta mahasiswa Universitas Brawijaya.

(Dewi Indah Ayu D)