Jakarta (Balitbang Diklat)---Balitbang Diklat bertugas menyiapkan bahan rakernas. Ibarat juru masak yang ditugasi meramu makanan, hasilnya tergantung pada proses hearing dengan setiap unit eselon I di Kemenag.

Kepala Badan menyampaikan hal tersebut saat membuka rapat pembahasan Outlook Program Kementerian Agama Tahun 2023 bersama Sekretariat Jenderal Kemenag di Jakarta.

“Kami berharap sajian yang akan ditampilkan pada rakernas nanti sudah matang. Sajian ini akan diramu oleh tim yang bertugas,” ujar Kaban Kamis, (12/01/2023).

Dari hasil hearing, tim akan memetakan beberapa isu yang belum sepenuhnya menyentuh pelayanan di masyarakat. Fokus isu tersebut terkait agama dan pendidikan.

Sesungguhnya isu publik tersebut bukan merupakan tusi Kemenag, namun berpotensi beririsan. “Bahkan isu yang bersinggungan itu bisa mendegradasi layanan yang telah dilakukan Kemenag,” katanya.

Dalam hal ini, lanjut Kaban, Gus Menteri selalu mewanti-wanti bahwa 2023 Indonesia memasuki tahun politik. Artinya, tahun ini sangat kental dengan politik identitas dimana agama sering ditunggangi.

Pada tahun politik, layanan dan aset yang dimiliki Kemenag sangat berpotensi digunakan oleh kepentingan yang tidak linear dengan program kerja. “Oleh sebab itu, kita butuh memetakan isu dan program kerja,” ungkap pria kelahiran Tulungagung ini.

Kedua, output yang diharapkan dapat bersinergi dengan 7 Program Bappenas dan 7 Program Prioritas Kemenag. Inilah yang menjadi panduan dalam menyusun peta layanan kepada masyarakat.

Selain itu, capaian kinerja yang ada di setiap unit akan menjadi acuan untuk program kerja di unit lainnya. “Misalnya strategi dan mitigasi program kerja Balitbang Diklat dibuat berdasarkan hasil rekomendasi dari Biro Kepegawaian,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Staf Khusus Abdul Rochman mengatakan Balitbang Diklat menjadi think tank Kemenag, sehingga perlu membahas outlook Kemenag dengan berbagai unit eselon I. 

Menurutnya, terdapat beberapa isu yang penting di Setjen yaitu profesionalitas ASN Kemenag, indeks moderasi beragama, dan kehumasan tahun 2023.

“Jika melihat siklus kesempatan diklat, maka perlu waktu tunggu 30 tahun untuk keseluruhan pegawai Kemenag mendapatkan diklat. Maka perlu ada strategi yang harus dilakukan sebab ini berkaitan dengan profesionalitas ASN Kemenag,” ujarnya.

Indeks moderasi beragama perlu disikapi dengan pelatihan yang menyeluruh. Sementara isu kehumasan tahun 2023 berhubungan erat dengan tahun politik dan isu politik identitas. 

“Kita perlu merumuskan langkah konkret dalam menyikapi tahun politik. Isu politik identitas sangat berkaitan dengan tugas Kemenag dalam menjaga kerukunan umat,” tandasnya.

Diad/sri/bas